Menjelang Akhir Tahun, Pemerintah Gencarkan Penyaluran Bansos Nasional
JAKARTA - Menjelang akhir tahun 2025, pemerintah kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) guna menjaga daya beli masyarakat dan menekan potensi kenaikan angka kemiskinan.
Melalui kerja sama dengan bank-bank himpunan negara (Himbara) seperti BNI, BRI, BSI, dan Bank Mandiri, penyaluran bansos meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) tahap keempat, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap keempat, serta Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp900 ribu.
Kementerian Sosial (Kemensos) telah menerbitkan surat perintah penyaluran (SP2D) bansos PKH dan BPNT untuk triwulan keempat, memastikan proses pencairan bisa berjalan secara bertahap di berbagai daerah. SP2D tersebut dikeluarkan pada 27 Oktober 2025, menandakan bahwa penyaluran dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai dilaksanakan oleh masing-masing bank pelaksana.
Baca JugaPengembangan Palapa Ring Integrasi dan Satelit Multifungsi, Strategi Efisiensi Infrastruktur Digital
KPM berpotensi menerima kombinasi saldo dari dua program sekaligus dalam satu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Jika diakumulasikan, nilai BPNT mencapai Rp1,5 juta, sedangkan PKH bisa mencapai Rp2,8 juta. Dengan demikian, total bantuan dapat menyentuh angka Rp4,3 juta per KPM untuk periode ini.
Pengecekan Status dan Proses Penyaluran di Lapangan
Meski penyaluran bansos tahap empat sudah dimulai, tidak semua penerima langsung mendapatkan dana pada waktu bersamaan. KPM yang belum menerima bantuan memiliki dua kemungkinan status di aplikasi SIKS-NG, yakni tertunda (masih diproses) atau permanen (tidak akan cair lagi mulai tahap ini).
Kemensos menyarankan agar penerima segera melakukan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos atau menghubungi pendamping PKH setempat. Jika data dinyatakan aktif, maka pencairan akan dilakukan setelah proses verifikasi selesai.
Penyaluran oleh masing-masing bank dilakukan secara bergelombang di berbagai wilayah.
BRI menyalurkan bansos di wilayah Bali (Buleleng, Karangasem, Klungkung), Banten (Lebak, Tangerang), Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
BNI menyalurkan di Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, dan DI Yogyakarta.
BSI mendistribusikan bansos ke wilayah yang lebih luas, mencakup Aceh, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Bank Mandiri juga menyalurkan dana ke berbagai daerah di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat.
Kemensos menegaskan bahwa jadwal penyaluran antarbank bisa berbeda, tergantung kesiapan data dan proses administrasi masing-masing wilayah.
BLT Kesra Jadi Tambahan Dukungan untuk Rumah Tangga Rentan
Selain PKH dan BPNT, pemerintah juga menyalurkan BLT Kesra sebesar Rp900 ribu untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Bantuan ini merupakan akumulasi dari Rp300 ribu per bulan untuk Oktober, November, dan Desember 2025.
Sasaran utama BLT Kesra adalah rumah tangga dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Elektronik Nasional (DTSEN). Program ini diharapkan mampu memberikan perlindungan ekonomi sementara bagi masyarakat berpendapatan rendah yang masih terdampak fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Namun, tidak semua KPM otomatis menerima bantuan tersebut. Proses pencairan dilakukan bertahap, bergantung pada hasil verifikasi data yang ditargetkan selesai pada 27 Oktober 2025. Setelah itu, PT Pos Indonesia akan menyalurkan BLT Kesra secara langsung kepada penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.
Bantuan tambahan yang juga akan disalurkan meliputi beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter, dengan jadwal pencairan mulai 29 Oktober 2025. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin serta menjaga stabilitas ekonomi di tingkat rumah tangga.
Imbauan Pemerintah bagi KPM yang Belum Menerima Bantuan
Kemensos mengingatkan bahwa penerima bansos harus aktif memantau perkembangan data melalui saluran resmi pemerintah. KPM yang belum menerima bantuan disarankan untuk memeriksa status kepesertaan melalui perangkat desa, pendamping sosial, atau aplikasi Cek Bansos.
Jika status penerima menunjukkan exclude, artinya KPM sudah tidak lagi berhak atas bansos. Hal ini bisa terjadi karena data penerima tidak lagi memenuhi kriteria, misalnya terindikasi memiliki pinjaman daring, aktivitas ekonomi tidak sesuai kategori, atau terlibat permainan daring terlarang.
Sebaliknya, bagi KPM yang masih aktif namun belum menerima bantuan, pemerintah meminta agar mereka bersabar dan terus memantau rekening KKS secara berkala. Penyaluran dilakukan bertahap untuk memastikan dana sampai kepada penerima yang tepat sasaran.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga transparansi dalam penyaluran bansos, sekaligus memastikan tidak ada tumpang tindih atau penyalahgunaan dana bantuan. Dengan sistem verifikasi berlapis dan koordinasi antarlembaga, penyaluran bansos diharapkan lebih tepat waktu dan tepat sasaran.
Bansos Sebagai Komitmen Pemerintah Lindungi Kesejahteraan Rakyat
Program bansos 2025, termasuk PKH, BPNT, dan BLT Kesra, menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial di tengah ketidakpastian ekonomi global. Melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah berupaya memastikan bantuan tidak hanya sekadar cair, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kemensos menegaskan bahwa setiap rupiah dana bansos yang disalurkan diarahkan untuk meningkatkan daya beli dan menurunkan tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Dengan adanya BLT Kesra senilai Rp900 ribu, diharapkan rumah tangga penerima dapat memenuhi kebutuhan dasar menjelang akhir tahun tanpa harus menambah beban utang.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan akurasi data penerima agar program bantuan sosial di masa mendatang semakin efektif. Verifikasi berbasis digital melalui SIKS-NG menjadi salah satu inovasi untuk mempercepat validasi data penerima manfaat secara nasional.
Penyaluran bansos tahap akhir tahun ini menjadi bukti bahwa pemerintah tetap konsisten melindungi masyarakat dari dampak ekonomi yang masih terasa pascapandemi dan fluktuasi harga global. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan, diharapkan distribusi bansos dapat berjalan lancar, adil, dan tepat sasaran.
Rekomendasi
