Ara Laporkan ke Prabowo: Program Rumah Subsidi Sukses Serap 70 Persen Anggaran

Ara Laporkan ke Prabowo: Program Rumah Subsidi Sukses Serap 70 Persen Anggaran

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait perkembangan program rumah subsidi di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar atau yang akrab disapa Ara menyampaikan capaian positif sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan pro rakyat, termasuk dalam pembiayaan rumah bagi masyarakat kecil. 

“Arahan Presiden untuk menjalankan kebijakan yang pro rakyat, yaitu membuat MBR, rakyat yang berpenghasilan rendah, supaya BPHTB, biaya perolehan tanah bangunannya, yang tadinya bayar jadi gratis,” ujar Maruarar usai bertemu Presiden Prabowo.

Baca Juga

Tinted Sunscreen vs Skin Tint: Rahasia Wajah Flawless Tanpa Ribet

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki rumah layak. Melalui pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), beban finansial MBR diharapkan semakin ringan.

Serapan Anggaran Rumah Subsidi Meningkat

Dalam laporannya, Maruarar menyampaikan bahwa serapan anggaran di kementeriannya menunjukkan perkembangan signifikan. “Kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen,” ujarnya.Ia juga menambahkan, dari kuota 350.000 unit rumah subsidi yang disiapkan pemerintah tahun ini, sebanyak 205.000 unit telah terserap hingga akhir Oktober. Angka ini menunjukkan respons positif masyarakat terhadap program rumah bersubsidi yang digulirkan pemerintah.

Capaian tersebut menjadi bukti bahwa program perumahan yang dicanangkan Presiden Prabowo berjalan sesuai target. Pemerintah juga terus memastikan agar pembangunan rumah subsidi tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan kawasan Indonesia Timur.

Fasilitas Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Lebih lanjut, Maruarar mengungkapkan kebijakan baru yang memperluas akses bagi masyarakat kecil untuk memiliki rumah. Selain pembebasan BPHTB, izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga digratiskan bagi MBR.

“PBG-nya juga sudah gratis, itu berjalan dan dimonitor langsung, dibantu oleh Bapak Mendagri. Para bupati dan wali kota menjalankan itu, dan sudah dijalankan,” jelasnya.

Kebijakan ini tidak hanya memudahkan masyarakat secara administratif, tetapi juga menjadi wujud nyata penyederhanaan regulasi di sektor perumahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki tempat tinggal layak, tanpa terbebani biaya perizinan.

Selain itu, Maruarar menambahkan bahwa bunga rumah subsidi tetap dijaga pada tingkat 5 persen. Langkah ini menjadi strategi penting pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Stabilitas bunga diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk segera mengambil manfaat dari program subsidi ini.

Renovasi Rumah Tidak Layak Huni dan Target Tahun Depan

Selain rumah baru bersubsidi, pemerintah juga memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang sudah memiliki rumah, tetapi kondisinya belum layak huni.“Kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah, tapi tidak layak huni, ada 26,9 juta rumah. Negara membantu tahun ini 45.000 rumah yang direnovasi supaya dari tidak layak huni, jadi layak huni,” papar Maruarar.

Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap program BSPS akan ditingkatkan secara signifikan pada tahun mendatang. “Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, dari 45.000 tahun ini menjadi 400.000 rumah,” lanjutnya.

Peningkatan jumlah rumah yang akan direnovasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui hunian yang layak.Program ini juga menjadi bentuk implementasi nyata dari visi Presiden Prabowo untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat hidup bermartabat dan memiliki tempat tinggal yang aman dan sehat.

Dengan serapan anggaran yang tinggi, kebijakan pembebasan biaya, serta peningkatan jumlah rumah layak huni, sektor perumahan kini menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo Subianto. Upaya ini mencerminkan semangat bahwa kesejahteraan dimulai dari rumah—tempat rakyat Indonesia tumbuh, berkeluarga, dan berkontribusi bagi masa depan bangsa.