Pemerintah Dorong Pertamina dan SPBU Swasta Tuntaskan Negosiasi BBM
JAKARTA - Pemerintah memastikan proses negosiasi pasokan bahan bakar minyak (BBM) antara PT Pertamina (Persero) dan SPBU swasta berjalan positif dan segera mencapai kesepakatan.
Upaya ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan BBM di seluruh jaringan SPBU nasional, menyusul kelangkaan yang terjadi di sejumlah daerah akibat kuota impor swasta yang telah habis.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau proses negosiasi tersebut. Ia menegaskan sebagian besar poin pembahasan sudah menemukan titik temu. “Itu kan Dirut Pertamina sudah umumkan Jumat kemarin, jadi kita lihat bagaimana negosiasi mereka,” ujar Yuliot usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Jakarta.
Baca Juga
Menurut Yuliot, pemerintah berharap kesepakatan final antara Pertamina dan operator SPBU swasta bisa segera dieksekusi agar penyaluran BBM kepada masyarakat tidak terganggu. “Saya cek lagi poin-poin apa yang belum sepakat, itu akan ada berapa poin kesepakatan dari lima, sebagian besar sudah berarti sudah bisa segera eksekusi,” katanya menambahkan.
Solusi Pemerintah untuk Atasi Kelangkaan BBM
Negosiasi antara Pertamina dan SPBU swasta muncul sebagai solusi atas kelangkaan stok BBM yang dialami sejumlah badan usaha swasta. Hal ini terjadi karena kuota impor mereka telah habis sebelum akhir tahun. Untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian ESDM meminta agar SPBU swasta dapat membeli BBM base fuel dari Pertamina, mengingat BUMN tersebut masih memiliki sisa kuota impor yang belum terpakai.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi nasional, sekaligus mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara badan usaha milik negara dan sektor swasta dalam menjaga ketahanan energi. Dengan begitu, masyarakat tidak akan lagi mengalami kesulitan memperoleh BBM di berbagai daerah.
Pemerintah juga menegaskan bahwa langkah ini tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi perusahaan swasta, melainkan untuk memperkuat sistem distribusi BBM nasional agar lebih efisien dan merata.
Mekanisme Baru dalam Negosiasi Base Fuel
Dalam proses ini, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperkenalkan mekanisme baru dalam negosiasi jual-beli BBM base fuel antara Pertamina dan badan usaha (BU) swasta.
Sebelumnya, negosiasi dilakukan melalui sistem lelang bersama, di mana badan usaha swasta mengajukan calon importir dan sumber BBM secara kolektif. Namun, dalam skema yang baru, negosiasi dilakukan secara langsung antara Pertamina dan masing-masing BU hilir migas swasta.
“Jadi masing-masing badan perusahaan swasta nanti yang berkomitmen dengan Pertamina. Jadi enggak satu dikumpul lagi, nanti masing-masing di treatment satu-satu. Karena ternyata begitu digabung tuh tiga masuk, satu sudah lolos, satunya mundur,” ungkap Laode di sela acara Minerba Convex 2025 di Jakarta.
Laode menilai mekanisme baru ini akan membuat proses lebih efektif, karena setiap perusahaan dapat menyesuaikan perjanjian sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Dengan begitu, risiko keterlambatan pasokan atau ketidaksepakatan dalam kelompok dapat dihindari.
Optimisme Pemerintah terhadap Hasil Negosiasi
Laode juga menyebut bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM terus memfasilitasi pertemuan antara Pertamina dan SPBU swasta agar kesepakatan segera tercapai. Pertemuan terbaru yang difasilitasi pada Jumat, 17 Oktober 2025 diharapkan dapat menghasilkan kemajuan signifikan dalam proses negosiasi setelah adanya perubahan mekanisme tersebut.
“Kami optimistis dengan mekanisme baru ini, negosiasi bisa lebih cepat karena dilakukan secara langsung. Setiap perusahaan punya ruang untuk mencapai kesepakatan dengan Pertamina sesuai kemampuan operasionalnya,” ujarnya.
Meski hingga awal pekan ini belum ada kesepakatan final, pemerintah menilai prosesnya sudah mengarah ke hasil yang positif. Wamen ESDM Yuliot Tanjung memastikan pihaknya akan terus mengawal perkembangan negosiasi agar tidak mengganggu ketersediaan BBM di lapangan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional, memastikan distribusi BBM tetap lancar, dan melindungi kepentingan masyarakat di tengah fluktuasi pasokan global.
Dengan dukungan regulasi yang adaptif dan komunikasi yang terbuka antara pemerintah, Pertamina, serta badan usaha swasta, diharapkan ke depan distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan stabil tanpa kendala pasokan. Pemerintah optimistis kesepakatan yang akan dicapai nanti menjadi momentum baru dalam menciptakan sinergi berkelanjutan antara sektor BUMN dan swasta demi ketahanan energi nasional.
Rekomendasi
