Logistik Indonesia Dorong Efisiensi: Menuju UU Logistik dan Lembaga Permanen

Logistik Indonesia Dorong Efisiensi: Menuju UU Logistik dan Lembaga Permanen

Tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi dunia logistik di Indonesia. Pasalnya, terdapat sejumlah pencapaian bersejarah yang telah menunjukkan peningkatan efisiensi dan daya saing dalam rantai pasok negara ini. Tidak dapat dipungkiri, salah satu keberhasilan besar yang patut disoroti adalah penurunan biaya logistik nasional dari angka tinggi 24 persen menjadi 21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini menandakan langkah maju yang signifikan dalam mengurangi beban logistik nasional.

Transformasi ini terwujud dengan pengintegrasian sistem digital yang masif dalam rantai pasok. Penggunaan platform logistik berbasis blockchain dan sistem e-logistics nasional telah memberikan dampak signifikan, mempercepat distribusi barang hingga lebih dari 30 persen. Keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi strategis antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor swasta yang berkomitmen meningkatkan konektivitas sekaligus menyederhanakan proses regulasi yang selama ini menjadi tantangan tersendiri.

Dalam paparannya kepada Konstruksi Media, CEO Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, mengungkapkan bahwa Supply Chain Indonesia mencakup segala proses produksi, distribusi, dan manajemen barang serta jasa dari sumber bahan mentah hingga mencapai konsumen akhir. "Dengan tantangan geografis yang luas, Indonesia telah mengupayakan pengoptimalan infrastruktur logistik, meningkatkan akses ke pasar domestik dan internasional, serta mendukung keterlibatan UMKM dalam rantai pasok global," jelas Setijadi.

Optimisme menghadapi Tahun 2025

Namun, meski tahun ini penuh dengan prestasi, tantangan di tahun 2025 sudah menunggu di depan mata. Setijadi menekankan, tantangan yang dihadapi sektor logistik di Indonesia tidaklah kecil. Infrastruktur yang belum merata dan regulasi yang seringkali terlampau kompleks adalah beberapa di antaranya, di samping biaya logistik yang cenderung tinggi.

"Infrastruktur yang terintegrasi seperti jaringan jalan tol, pelabuhan modern, dan pusat logistik berikat sangat dibutuhkan," kata Setijadi, menyoroti pentingnya solusi mendasar untuk berbagai persoalan logistik. Ketergantungan yang berlebih pada moda transportasi darat, yang kerap terhambat kemacetan, juga dinilai memperburuk efisiensi distribusi dana lantas menggerogoti daya saing industri dalam negeri. Akses ke pasar domestik dan ekspor pun menjadi terhambat akibat ketidakmampuan rantai pasok untuk memenuhi permintaan tepat waktu.

Digitalisasi supply chain lewat teknologi modern seperti blockchain dan Internet of Things (IoT) menjadi kunci. Dengan teknologi ini, transparansi dapat ditingkatkan, proses distribusi menjadi lebih cepat, dan biaya operasional bisa ditekan lebih jauh. Setijadi menekankan pentingnya menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses perizinan. "Pendekatan yang holistik dan kolaboratif akan membuat supply chain Indonesia tidak hanya mampu menjawab kebutuhan pasar dalam negeri, tetapi juga menjadi motor penggerak untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global," ucapnya.

Langkah Hukum dan Lembaga Baru

Mendorong penuntasan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional menjadi salah satu agenda utama. Setijadi mengatakan, "Perpres 26/2012 yang sebenarnya ditargetkan selesai akhir 2024, namun sampai saat ini belum selesai terlaksana."

Setijadi juga menyuarakan pentingnya penyusunan Undang-Undang (UU) Logistik dan pembentukan lembaga logistik permanen untuk efisiensi yang lebih efektif. "Dengan UU logistik diharapkan implementasi perbaikan dan pengembangan logistik nasional menjadi lebih efektif karena hirarki regulasinya lebih kuat. Dan dengan lembaga permanen diharapkan koordinasi antar K/L menjadi lebih efektif, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun pengawasannya," tegasnya.

Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan

Untuk memperkuat sektor logistik dan perdagangan internasional, pembangunan pelabuhan di berbagai pelosok Indonesia merupakan salah satu strategi utama. Pelabuhan Patimban, yang berlokasi di Subang, Jawa Barat, menjadi salah satu proyek kunci. Dirancang untuk mendukung aktivitas ekspor-impor di sektor otomotif, pelabuhan ini diharapkan bisa menjadi hub logistik efisien dan mengurangi ketergantungan pada Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain Pelabuhan Patimban, pelabuhan-pelabuhan lainnya, seperti Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatra Utara dan Pelabuhan Makassar New Port di Sulawesi Selatan, juga tengah dalam upaya pengembangan. Optimalisasi pelabuhan-pelabuhan ini diharapkan bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang siap menghadapi tantangan global di sektor logistik dan perdagangan.