Rencana APBN: Subsidi BBM dan Listrik Capai Rp434,3 Triliun, Target Ekspor Nasional 2025 Melonjak

Rencana APBN: Subsidi BBM dan Listrik Capai Rp434,3 Triliun, Target Ekspor Nasional 2025 Melonjak

JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 melaporkan realisasi penyaluran anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik mencapai Rp434,3 triliun. Subsidi ini bertujuan meringankan beban masyarakat terkait konsumsi energi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan ekspor signifikan pada tahun 2025, dengan sasaran mencapai Rp4.769 triliun. Upaya-upaya ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Subsidi BBM dan Listrik sebagai Penopang Ekonomi

Wakil Menteri Keuangan Indonesia, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN 2024 yang diadakan di Jakarta menyatakan komitmen pemerintah dalam memberdayakan subsidi yang berdampak langsung pada masyarakat. "Manfaat APBN yang dinikmati langsung oleh masyarakat juga termasuk dalam konteks menikmati harga BBM, LPG, listrik, dan pupuk yang lebih murah karena APBN memberikan subsidi," ungkap Suahasil. Langkah ini diharapkan tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Suahasil menekankan bahwa subsidi ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memfasilitasi perekenomian nasional yang lebih tangguh, mengingat tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Subsidi ini akan memastikan harga komoditas penting tetap terjangkau dan menopang daya beli masyarakat.

Tambahan Rp10 Triliun untuk LPDB-KUMKM

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop), Budi Arie Setiadi, mengumumkan tambahan dana bergulir senilai Rp10 triliun yang dihimpun melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). Dananya bersumber dari APBN dan dimaksudkan untuk memperkuat koperasi serta sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. "APBN, itu bentuknya piutang negara," kata Budi Arie Setiadi, menegaskan pentingnya dukungan ini bagi keberlanjutan sektor UKM.
 

Sinyal Revisi Permendag 8/2024 dan Kesiapan Menperin

Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan kesiapan memberikan masukan terkait revisi Permendag 8/2024 yang melibatkan relaksasi impor. Diskusi ini penting untuk memastikan industri manufaktur dalam negeri mendapat manfaat optimal dari regulasi baru. "Kami memang sudah pernah diajak diskusi dan kami siap untuk membantu memberikan masukan terhadap substansi yang dibutuhkan oleh manufaktur," ujarnya. Ini menunjukkan sejauh mana pemerintah akan mendukung industri dalam negeri untuk beradaptasi dan bersaing secara global.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 Persen untuk Barang Mewah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memproyeksikan penerimaan negara bertambah antara Rp1,5 triliun hingga Rp3,5 triliun dengan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada barang dan jasa mewah. "Kalau hitung-hitungan kami dengan Pak Febrio (Kepala BKF) kemarin ya range-nya sekitar Rp1,5 triliun sampai dengan Rp3,5 triliun," ungkap Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan negara tetapi juga mendorong kesadaran akan pentingnya pajak dalam pembangunan nasional.

Target Ekspor Nasional 2025

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan target ambisius untuk ekspor nasional hingga mencapai 294,45 miliar dolar AS atau Rp4.769 triliun pada tahun 2025. Ini merupakan peningkatan signifikan dari capaian 241,25 miliar dolar AS di periode Januari-November 2024. "Ekspor nasional Indonesia ditargetkan akan tumbuh sebesar 7,1 persen di tahun 2025," ungkap Budi Santoso. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menambah daya dorong ekonomi melalui peningkatan volume dan nilai ekspor di pasar global.

Rangkaian kebijakan yang dirancang dan implementasi APBN di tahun 2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional. Subsidi energi, dorongan untuk sektor UKM, revisi regulasi yang responsif, serta strategi pajak yang efektif digabungkan dengan peningkatan ekspor adalah langkah-langkah kunci yang diharapkan dapat membawa perekonomian Indonesia menuju pemulihan dan pertumbuhan berkelanjutan. Langkah-langkah proaktif ini diharapkan dapat menghadirkan stabilitas dan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Baca Juga

Transaksi Komoditas Syariah di Indonesia Mencapai Puncak Popularitas, Tumbuh 66% di Tahun 2024