Indonesia Siap Rilis Sistem Registri Karbon pada 9 Juli
JAKARTA - MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Indonesia akan meresmikan Sistem Registri Unit Karbon pada 9 Juli 2026 sebagai fondasi untuk meningkatkan transparansi dan kepastian bagi para pelaku usaha maupun investor.
"Peluncuran tersebut juga akan diikuti dengan registrasi sejumlah proyek karbon sektor kehutanan yang telah terverifikasi secara internasional. Pada 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan juga akan memfasilitasi penerbitan lebih dari 30 juta ton kredit karbon CO2e dari sektor kehutanan. Momen ini akan menjadi tonggak penting dalam pengembangan pasar karbon Indonesia," ujar Raja Juli dalam keterangan resmi, Selasa (30/6).
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menekankan bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus berjalan selaras, tanpa saling mengabaikan satu sama lain.
"Menjadi prioritas kami untuk memastikan arah kebijakan pembangunan tetap menjaga konsistensi antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan," papar Jumhur.
Transformasi menuju target net-zero di Indonesia diprediksi membuka peluang ekonomi hingga 3,8 triliun dolar AS sampai tahun 2050. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, penggunaan kendaraan listrik mencatatkan pertumbuhan sebesar 14 persen, sementara pasar pembiayaan berkelanjutan meningkat 12 kali lipat, dari 0,5 miliar dolar AS pada 2015 menjadi 6,3 miliar dolar AS pada 2024.
Guna menguatkan kerangka hukum, Majelis Permusyawaratan Rakyat tengah menyiapkan RUU Perubahan Iklim pertama di Indonesia yang ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa pembiayaan perbankan berkelanjutan mencapai Rp2.114,6 triliun pada 2025, tumbuh 3,28 persen secara tahunan, dengan sektor energi terbarukan serta konservasi keanekaragaman hayati mencatat pertumbuhan tertinggi.
"OJK mengajak lembaga keuangan dan investor untuk bersama mengembangkan produk pembiayaan transisi dan skema blended finance yang selaras serta didukung rencana transisi yang kredibel," ujarnya.
Demi memperkokoh komitmen sektor swasta, Kadin Indonesia menandatangani nota kesepahaman dukungan terhadap RE100, yakni inisiatif global yang mendorong perusahaan memenuhi seluruh kebutuhan listriknya dari energi terbarukan pada 2050.
Proses penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Ketua OJK, Wakil Ketua MPR, dan Wakil Ketua Komisi XII DPR.
Wakil Ketua Komite Bilateral Inggris Kadin Indonesia, Steven Marcelino, menyambut positif langkah tersebut.
"Kini perusahaan-perusahaan paling berpengaruh di dunia berkomitmen untuk memenuhi 100 persen kebutuhan listriknya dari energi terbarukan pada 2050. Kami berharap semakin banyak perusahaan Indonesia dapat mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan elektrifikasi untuk memperkuat ketahanan energi nasional," tutur Steven. (H-4)