Petinggi OJK Beberkan Penyebab Transaksi Bursa Karbon RI Minim
JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengakui transaksi di bursa karbon Indonesia saat ini masih tergolong minim.
Sosok yang akrab disapa Kiki ini menuturkan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh tantangan pengembangan bursa karbon di tanah air yang cukup rumit. Walaupun demikian, ia berpandangan bahwa implementasi bursa karbon di RI masih lebih unggul dibandingkan dengan beberapa negara lain.
"Iya memang (perdagangan di bursa karbon masih rendah) karena kalau kami lihat memang tidak mudah men-develop (mengembangkan) ini, tapi kalau dibandingkan dengan beberapa bursa lain kami sebenarnya cukup baik," ujar Kiki saat ditemui pada acara Maybank Indonesia Sustainable Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (30/6).
Kiki menilai, agar bursa karbon Indonesia mampu berkembang pesat seperti di China, diperlukan dukungan yang jauh lebih besar.
Guna memberikan dukungan tersebut, OJK meluncurkan program Satu Karsa.
Satu Karsa merupakan platform pembiayaan campuran (blended finance) yang bertujuan mendukung proyek karbon berbasis alam secara kredibel dan berintegritas, hasil kerja sama dengan Kementerian Kehutanan.
Melalui skema blended finance, Indonesia diharapkan mampu menarik minat investor jangka panjang untuk membantu pemulihan ekosistem sekaligus menghasilkan kredit karbon bermutu tinggi.
"Dengan Kementerian Kehutanan melalui program Satu Karsa, mungkin di awal bulan Juli kami akan launch bersama, di mana nanti akan beberapa proyek yang juga nanti akan dihitung unit carbon-nya yang bisa diperdagangkan di bursa," ujar Kiki.
Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat pasar primer dan pasar sekunder karbon di Indonesia.
"Kami dukung dari mulai primary market-nya kepada secondary market-nya supaya pasar karbon di Indonesia semakin maju dan berkembang," ujar Kiki.
Kiki menambahkan, OJK telah menyusun pedoman bagi industri jasa keuangan agar dapat berkontribusi dalam mencapai target net zero emission Indonesia pada 2060.
Pedoman tersebut dituangkan dalam Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia, yang berfungsi sebagai acuan pembiayaan bagi sektor perbankan, pasar modal, asuransi, hingga dana pensiun dalam mendukung target net zero emission pada 2060.
"Bagaimanapun juga semua inisiatif ini tidak akan bisa tanpa didukung dari sektor keuangan," ujar Kiki.
Berdasarkan data OJK, jumlah pengguna yang terdaftar di IDXCarbon mencapai 155 entitas sejak peluncuran hingga 29 Mei 2026. Sebagai perbandingan, jumlah peserta bursa karbon di Uni Eropa mencapai 11 ribu entitas dan China sebanyak 3.300 entitas.
Secara akumulatif, volume transaksi bursa karbon Indonesia baru menyentuh 1,98 juta ton setara karbon dioksida (tCO2e) dengan nilai Rp93,76 miliar.
Sepanjang Mei lalu, volume transaksi tercatat 219 ton CO2e dengan nilai Rp13,33 juta dan frekuensi 11 kali transaksi. Angka tersebut menurun dibandingkan April 2026 yang mencatatkan volume 554 ton CO2e, nilai Rp42,58 juta, dan 15 kali transaksi.
Hingga saat ini, baru terdapat 10 proyek Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dengan ketersediaan unit karbon sebanyak 3,14 juta ton CO2e.
