Suplai Kredit Karbon Melimpah, Indonesia Perlu Kerek Permintaan Pasar
JAKARTA – Hambatan utama dalam pengembangan pasar karbon nasional kini bergeser dari aspek kualitas kredit menjadi cara membangun permintaan untuk menyerap potensi pasokan besar dari berbagai proyek pengurangan emisi.
Karena itu, kolaborasi dengan negara-negara yang memiliki komitmen kuat terhadap target net zero emission serta pengembangan sistem perdagangan emisi, khususnya Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, menjadi sangat krusial.
“Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah dari sisi permintaan. Jika semuanya berjalan lancar, maka akan ada sekitar 240 juta kredit karbon Indonesia yang bisa masuk ke pasar global,” kata Chairman Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) Riza Suarga dalam webinar Gearing Up for Article 6 in Southeast Asia: Lessons from Malaysia and Indonesia yang diselenggarakan ISEAS – Yusof Ishak Institute, Rabu (17/6/2026).
Riza memaparkan, Indonesia sudah mempunyai landasan regulasi yang semakin kokoh untuk mendukung kredit karbon berintegritas tinggi pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.
Aturan tersebut mencakup peta jalan perdagangan karbon, skema sertifikasi, mekanisme otorisasi transaksi internasional di bawah Pasal 6 Persetujuan Paris, hingga penerapan corresponding adjustment.
Riza menilai pemerintah pun berusaha meningkatkan interoperabilitas sistem registri karbon Indonesia dengan standar serta registri internasional supaya lebih mudah diakses oleh pembeli global. Upaya tersebut dianggap penting guna menambah daya tarik kredit karbon Indonesia di pasar internasional.
Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi pasokan kredit karbon yang sangat besar. Riza menyebut terdapat sekitar 480 proyek karbon berbasis alam yang kini dalam berbagai tahapan pengembangan.
Dari angka tersebut, beberapa proyek kehutanan yang sudah tervalidasi standar Verra ditargetkan mulai ditampilkan dan diperdagangkan melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada Juli 2026.
Menurut Riza, sektor kehutanan menjadi salah satu sektor yang paling progresif dalam menyiapkan proyek karbon. Selain delapan proyek yang siap diperdagangkan, puluhan proyek lainnya masih berada dalam tahap pengembangan dan validasi.
Walau demikian, keberhasilan pasar karbon nasional tetap bergantung pada kemampuan menciptakan permintaan yang berkelanjutan. Maka dari itu, Indonesia menaruh perhatian pada negara-negara yang telah menunjukkan komitmen kuat terhadap target net zero emission dan pengembangan sistem perdagangan emisi (ETS).
“Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Negara-negara Eropa, kami melihat Singapura, Jepang, dan Korea Selatan sangat serius terkait pencapaian target net zero emission dan ETS,” kata Riza.
Riza menuturkan ketiga negara tersebut memiliki peran vital dalam pembentukan pasar karbon regional karena melibatkan sektor swasta dalam upaya dekarbonisasi.
Indonesia berharap kerja sama dengan negara-negara tersebut dapat membantu menyerap pasokan kredit karbon domestik sekaligus memperkuat perdagangan karbon lintas batas di kawasan Asia.
Turut menjadi pembicara pada webinar tersebut Managing Partner Pure Planet Projects Kanchuya Sukdheva, dan Presiden Malaysia Carbon Market Association (MCMA) Renard Siew.