Menteri LH Imbau Masyarakat Manfaatkan Potensi Karbon Bambu

JAKARTA  - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh. Jumhur Hidayat menginisiasi gerakan penanaman bambu berskala besar sebagai upaya rehabilitasi ekosistem serta sarana menciptakan sumber pendapatan baru bagi warga.

Baginya, bambu bukan sekadar tanaman konservasi, melainkan komoditas bernilai ekonomi tinggi melalui mekanisme perdagangan karbon yang tengah diakselerasi pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur dalam acara Sarasehan “Gerakan Menanam Bambu Selamatkan Bumi, Serumpun Bambu untuk Sejuta Manfaat” yang diselenggarakan Yayasan Bambu Indonesia sekaligus menandai dimulainya Gerakan Menanam Bambu Nusantara 2026 di Cibinong, Bogor, Minggu (14/6/2026).

1. Perdagangan karbon jadi peluang pendapatan baru

Jumhur menerangkan, budidaya bambu dapat diintegrasikan dalam skema perdagangan karbon. Mekanisme ini memberi ruang bagi korporasi yang emisinya melampaui ambang batas untuk melakukan kompensasi via proyek penghijauan penyerap karbon.

“Ketika ada proses industrialisasi, tentu menghasilkan emisi. Emisi itu ada batasannya. Kalau melebihi yang diperbolehkan, maka harus di-offset dengan penanaman tertentu sehingga emisi yang keluar bisa diserap kembali,” jelas Jumhur.

Ia menambahkan, kapasitas bambu dalam mengikat karbon dapat diukur melalui metodologi khusus. Setelah terverifikasi, pengurangan emisi tersebut dapat diterbitkan menjadi sertifikat karbon yang memiliki nilai ekonomi dan bisa dipasarkan.

2. Masyarakat berpotensi dapat dua sumber penghasilan

Menurut Jumhur, model perdagangan karbon berbasis penghijauan dapat memberikan keuntungan finansial langsung bagi warga. Selain menjual hasil budidaya bambu, masyarakat pun bisa mendapatkan pemasukan tambahan dari nilai karbon yang tercipta.

“Pohonnya aman, masyarakat dapat penghasilan. Jadi ada dua pemasukan, dari budidaya bambunya sendiri dan dari nilai karbon hasil pengurangan emisinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia memandang pengembangan proyek karbon bambu ini mampu membuka lapangan kerja ramah lingkungan (green jobs). Karena itulah, pemerintah terus merangkul keterlibatan publik dalam aneka program pemulihan lingkungan berbasis vegetasi.

3. Targetkan penanaman jutaan bambu di lahan kritis

Selain bernilai ekonomi, bambu berperan krusial dalam memulihkan area lahan kritis serta daerah aliran sungai (DAS). Jumhur menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 12,4 juta hektare lahan kritis di Indonesia yang memerlukan rehabilitasi secara berkesinambungan.

“Kami punya sekitar 12,4 juta hektare lahan kritis. Saya ingin mencanangkan gerakan besar-besaran menanam bambu di mana-mana. Secara nasional, jumlahnya bisa jutaan, bahkan mungkin ratusan juta bambu ditanam,” tuturnya.

Demi merealisasikan target tersebut, Jumhur mengimbau komunitas lingkungan, pegiat konservasi, serta pelaku industri bambu untuk segera menyiapkan bibit dalam jumlah masif. Persiapan ini dianggap penting agar kebutuhan bibit tercukupi saat gerakan penanaman nasional berlangsung.