Menuju Indonesia Emas, Nuklir Jadi Pendorong Industrialisasi Nasional

TANGERANG SELATAN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan bahwa energi nuklir, yang memiliki karakteristik emisi karbon rendah serta densitas energi tinggi, berpeluang menjadi tulang punggung transisi energi di Indonesia.

Pemanfaatan nuklir dinilai dapat menjawab kebutuhan listrik yang diprediksi melonjak hingga tahun 2060, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi serta menjadi katalisator bagi industrialisasi nasional.

Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir (PRTRN) BRIN, Topan Setiadipura, memaparkan bahwa energi nuklir memiliki peranan vital dalam menyukseskan transisi energi serta memenuhi permintaan listrik nasional yang diproyeksikan terus meningkat hingga 2060.

“Dengan emisi karbon rendah dan densitas energi tinggi, nuklir dinilai mampu memperkuat ketahanan energi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi,” terangnya, saat menyampaikan paparan berjudul “Mencari Jalan Pecah Telor PLTN: Gerbang Menuju Industrialisasi Energi Baru Nasional.”

dalam bertajuk “Strengthening the Manufacturing and Industrial Ecosystem of Nuclear Power Plant Component Systems Towards a Sustainable National Nuclear Supply Chain” di Gedung 720 KST. BJ. Habibie Serpong, Rabu (3/6).

Lebih lanjut, Topan menerangkan bahwa kebutuhan tenaga listrik pada 2060 diestimasi mencapai 443 GWe dengan tingkat konsumsi per kapita sebesar 5.039 kWh. Oleh karena itu, nuklir diproyeksikan menjadi sumber listrik stabil pengganti beban dasar batu bara serta penyeimbang energi terbarukan yang bersifat intermiten.

Ia juga menyoroti bahwa negara-negara maju telah lama menggunakan energi nuklir sebagai pendukung pembangunan ekonomi dan industri, sementara sejumlah negara berkembang seperti Turki, Bangladesh, dan Mesir kini mulai mengimplementasikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

“Indonesia memiliki kesiapan untuk memasuki era energi nuklir. Untuk itu, BRIN mendorong kolaborasi dengan negara pemasok teknologi nuklir, antara lain Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Inggris, Rusia, dan Tiongkok, guna memperkuat transfer pengetahuan, kapasitas industri nasional, serta berbagi tantangan dan risiko pembangunan PLTN secara lebih efektif,” jelas Topan.

Topan menambahkan bahwa Indonesia perlu memproses pengembangan beragam tipe reaktor secara paralel, mulai dari PLTN berkapasitas besar sekitar 1 GWe, Small Modular Reactor (SMR) 10–300 MWe, hingga mikroreaktor di bawah 10 MWe yang dinilai sesuai untuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Ia menegaskan bahwa “pecah telor PLTN” merupakan langkah perdana yang krusial, tidak sekadar untuk pasokan listrik, tetapi juga demi pengembangan sektor industri, peningkatan kapasitas teknologi nasional, serta penguatan kemandirian bangsa.

Pada kesempatan yang sama, Sidik Permana dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan PLTN tidak hanya bergantung pada teknologi reaktor, tetapi juga pada kapabilitas industri dalam memproduksi komponen yang sesuai standar keselamatan internasional.

Ia menjelaskan bahwa komponen PLTN beroperasi dalam kondisi ekstrem, seperti suhu dan tekanan tinggi, radiasi, serta masa pakai panjang, sehingga penguasaan teknologi material maju dan manufaktur presisi menjadi faktor kunci keberhasilan PLTN.

Sidik menegaskan bahwa penguatan rantai pasok nuklir nasional perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas industri manufaktur, riset material dan komponen, sistem jaminan mutu, serta kompetensi sumber daya manusia.

Ia menyatakan kolaborasi perguruan tinggi, lembaga riset, industri, dan pemerintah menjadi kunci pengembangan ekosistem industri nuklir yang berdaya saing.

Indonesia dinilai memiliki peluang masuk ke dalam rantai pasok nuklir global jika mampu meningkatkan kemampuan desain, rekayasa, pengujian, dan manufaktur komponen secara bertahap, sehingga pembangunan PLTN memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional lewat pertumbuhan industri teknologi tinggi.

Sementara itu, Indarta Kuncoro Aji dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) menekankan bahwa pembangunan energi nuklir nasional memerlukan dukungan kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan sebagai fondasi utama.

Ia menjelaskan bahwa kesiapan teknologi dan industri wajib didukung regulasi yang kuat, pembiayaan berkelanjutan, serta koordinasi kelembagaan yang efektif.

Pengalaman Indonesia dalam membangun infrastruktur strategis dinilai dapat menjadi acuan perancangan skema pembiayaan dan tata kelola PLTN.

Ia menekankan pentingnya pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) sebagai wadah koordinasi nasional untuk mengintegrasikan persiapan program nuklir, meliputi kebijakan, regulasi, pendanaan, pengembangan sumber daya manusia, dan keterlibatan industri.

NEPIO dinilai sangat penting agar seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja terkoordinasi sesuai pedoman International Atomic Energy Agency (IAEA).

Indarta menegaskan bahwa implementasi program nuklir nasional perlu dilakukan melalui pendekatan whole-of-government dan whole-of-nation agar seluruh elemen bangsa dapat berkontribusi dalam pengembangan ekosistem energi nuklir yang aman dan berkelanjutan.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan PLTN bukan sekadar proyek ketenagalistrikan, tetapi instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas teknologi nasional, daya saing industri, serta ketahanan dan kemandirian energi bangsa.

Sinergi riset, perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan mitra internasional menjadi kunci penguatan rantai pasok nuklir nasional untuk mendukung ketahanan energi menuju Indonesia Emas 2045 dan target net zero emission 2060.