Akselerasi Investasi Energi, Son La Bahas PLTA Pompa dan Tenaga Surya

SON LA – Pada 3 Juni, Nguyen Dinh Viet, Wakil Sekretaris Komite Partai Provinsi sekaligus Ketua Komite Rakyat Provinsi, memimpin rapat terkait kemajuan persetujuan kebijakan investasi dan penetapan investor untuk proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) pompa Dong Phu Yen serta proyek tenaga surya yang diajukan oleh Xuan Thien Group Joint Stock Company. 

Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi, Nguyen Thanh Cong, perwakilan departemen terkait, manajemen Xuan Thien Group, serta delegasi dari sejumlah komune di Son La.

Proyek PLTA pompa-penyimpanan Dong Phu Yen direncanakan berlokasi di komune Muong Bang, Provinsi Son La, dengan kapasitas total 1.200 MW dan estimasi investasi lebih dari 27.857 miliar VND.

Proyek ini akan dijalankan dalam dua fase: Fase 1 berkapasitas 900 MW (investasi 21.458 miliar VND) dan Fase 2 sebesar 300 MW (investasi 6.399 miliar VND), yang dirancang untuk beroperasi selama jam puncak hingga 7 jam setiap hari.

Sementara itu, klaster proyek tenaga surya Son La mencakup 8 proyek komponen di wilayah komune Mai Son, Chieng Sung, Chieng Mung, Yen Chau, dan Yen Son. Proyek yang menempati lahan seluas 1.431 hektar ini memiliki total investasi lebih dari 21.600 miliar VND dengan kapasitas 1.000 MW dan output listrik sekitar 1,9 juta MWh per tahun. 

Inisiatif ini bertujuan memasok energi bersih ke jaringan listrik nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka lapangan kerja bagi penduduk lokal.

Pihak investor meminta Pemerintah Provinsi Son La segera memberikan persetujuan kebijakan, menyesuaikan rencana penggunaan lahan, serta memberikan dukungan mekanisme bagi kelancaran proyek. Dalam rapat, para delegasi membahas prosedur investasi, dampak lingkungan, koneksi jaringan, hingga opsi relokasi warga.

Ketua Komite Rakyat Provinsi menyambut baik minat investor tersebut karena selaras dengan perencanaan energi nasional serta mendukung keamanan energi daerah.

Nguyen Dinh Viet menginstruksikan lembaga provinsi untuk berkoordinasi erat dengan investor guna mengatasi hambatan dalam perencanaan, penilaian dampak lingkungan, dan prosedur administrasi. 

Pemerintah daerah juga diminta proaktif dalam rencana pembebasan lahan dan relokasi warga. Sementara itu, investor diminta fokus menyelesaikan langkah implementasi sesuai dengan rencana pengembangan provinsi.