SURABAYA - Dewan Energi Nasional (DEN) menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dalam merancang peta jalan atau roadmap implementasi Kebijakan Energi Nasional demi memperkuat strategi transisi energi, ketahanan energi, sekaligus penyiapan sumber daya manusia energi di masa depan.
Anggota Dewan Energi Nasional periode 2026-2030, Satya Widya Yudha menyampaikan bahwa kebijakan energi nasional kini telah disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
“Peraturan ini peraturan yang sangat tinggi hirarkinya di dalam sistem perundang-undangan kami. Kewajiban kami adalah mensosialisasikan apa-apa yang ada di dalam kebijakan energi nasional terkait strategi penurunan emisi karbon, skenario permintaan energi ke depan, dan kemampuan suplai energi,” katanya di ITS Surabaya, Jawa Timur, Senin.
Dia memaparkan bahwa kehadiran DEN di ITS bertujuan untuk menggalang sinergi dengan institusi perguruan tinggi dalam mengeksekusi kebijakan energi nasional, sekaligus mengumpulkan sumbang saran akademis mengenai transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional.
“Tadi sudah kami sampaikan ada kesepakatan membuat roadmap terhadap bagaimana kami bisa merealisasikan kebijakan energi nasional dan apa saja yang ITS bisa berkontribusi,” ujarnya.
Berdasarkan penjelasan Satya, pihak pemerintah sejauh ini masih mempertahankan regulasi harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite serta liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram sampai akhir tahun di tengah situasi fluktuasi harga energi dunia.
Karena sistem subsidi yang berjalan saat ini masih bertumpu pada komoditas, dia mengajak publik untuk mengimplementasikan budaya hemat energi, seperti membatasi pemakaian kendaraan pribadi serta mulai beralih ke kendaraan listrik untuk kelompok masyarakat yang sudah mampu.
“Ke depan pemerintah sedang mengumpulkan data masyarakat rentan agar subsidi bisa diarahkan dari subsidi komoditas menjadi subsidi langsung kepada orang yang berhak menerima,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian ITS Prof Agus Muhammad Hatta mengutarakan bahwa kampus mempunyai andil strategis demi menyokong kebijakan energi nasional, utamanya pada aspek penguasaan teknologi energi serta penyiapan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Perguruan tinggi, SDM, dan riset menjadi bagian penting dalam kebijakan energi nasional. Karena itu, roadmap penguasaan teknologi energi dan kesiapan SDM energi harus segera disiapkan,” katanya.
Dia memberikan ilustrasi bahwa ekspansi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) memerlukan dukungan tenaga teknisi serta insinyur dalam skala masif, sehingga lembaga perguruan tinggi wajib menyelaraskan kurikulum pembelajaran guna menopang profesi di sektor energi terbarukan dan green economy atau ekonomi hijau.
Menurut pandangan Agus, formulasi roadmap energi ini mesti merangkul multipihak agar estimasi target ketahanan serta kemandirian energi nasional pada rentang 2050 hingga 2060 mendatang dapat terealisasi.