Rusia Lepas Saham Tambang Emas Sitaan Senilai USD 1,3 Miliar
MOSKOW - Pemerintah Rusia sukses melepas kepemilikan mayoritas saham di perusahaan tambang emas Yuzhuralzoloto PJSC yang didapatkan dari hasil penyitaan aset milik seorang miliarder domestik.
Aksi pelepasan aset tersebut membukukan nilai 93 miliar rubel atau setara dengan USD 1,3 miliar, setelah pada sejumlah proses lelang terdahulu tidak kunjung memikat perhatian para investor.
Berdasarkan informasi dari Bloomberg pada Sabtu (20/6), korporasi asal Moskow bernama BTS-Most Holding keluar sebagai pemenang tender untuk mengambil alih 67,2 persen saham Yuzhuralzoloto sekaligus lini bisnis yang terafiliasi dengannya.
Nilai pelepasan ini sejatinya berada di bawah target yang sudah dipatok oleh otoritas Rusia sejak awal. Sebab pada proses penawaran yang lalu, aset tambang ini dipasarkan dengan harga pembuka di angka 162 miliar rubel.
Adapun proses divestasi Yuzhuralzoloto ini digelar lewat sistem Dutch auction atau lelang Belanda, sebuah skema penjualan dengan menurunkan harga secara berkala sampai ada investor yang berminat membelinya.
Di sisi lain, sang pemenang lelang yaitu BTS-Most Holding ialah entitas bisnis yang memiliki hubungan dengan pengusaha asal Chechnya, Ruslan Baisarov. Ruslan sendiri dikenal mempunyai rekam jejak usaha di bidang penggalian batu bara serta infrastruktur moda transportasi.
"Yuzhuralzoloto merupakan salah satu dari lima produsen emas terbesar di Rusia. Perusahaan yang beroperasi di wilayah Chelyabinsk, Pegunungan Ural itu memproduksi 385.800 troy ons emas sepanjang 2025,"
Aset tambang emas ini dahulunya dikuasai oleh keluarga konglomerat Konstantin Strukov selama puluhan tahun.
Akan tetapi, kepemilikan korporasi tersebut diambil alih oleh otoritas Rusia pada tahun kemarin usai pihak kejaksaan mendakwa Strukov mendapatkan hak atas aset itu lewat jalur melanggar hukum saat dirinya masih berstatus sebagai aparatur negara.
Dalam kurun waktu setahun ke belakang, otoritas Rusia memang gencar menyita berbagai aset dengan nilai total miliaran dolar akibat beragam persoalan. Tuntutan tersebut mulai dari indikasi praktik rasuah, kepemilikan aset secara melawan hukum, hingga kepemilikan status dwi-kewarganegaraan.
