Greenpeace: Transisi Energi Tak Perlu Tambang Nikel Berlimpah
JAKARTA - Indonesia memiliki peluang untuk mencapai target transisi energi serta target iklim tanpa perlu melakukan penambangan mineral, khususnya nikel, secara berlebihan. Langkah krusial untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui penerapan kebijakan yang adil serta inovasi.
Laporan terbaru dari Greenpeace International dan para akademisi di Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney, mengungkapkan adanya sejumlah skenario yang memungkinkan transisi energi berjalan selaras dengan target 1,5°C Perjanjian Paris.
Skenario tersebut meliputi penurunan permintaan mineral lewat investasi serta penyediaan sistem transportasi publik yang andal, juga mobil yang lebih efisien dan berukuran kecil.
“Penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan yang tepat dan teknologi inovatif dapat membatasi permintaan mineral dalam transisi energi yang selaras dengan target 1,5°C.
Namun, mewujudkan potensi ini membutuhkan kepemimpinan politik yang bertanggung jawab dan tindakan tegas,” kata penulis laporan dan Direktur Riset di Institute for Sustainable Futures, Sven Teske, dalam media briefing di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.
Saat ini, promosi transisi energi di Indonesia sangat erat kaitannya dengan permintaan mineral kritis guna memenuhi kebutuhan energi terbarukan serta industri kendaraan listrik.
Menurut Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, sebagian besar operasi pertambangan di Indonesia menggunakan skema tambang terbuka yang memicu bencana ekologis.
“Konsesi tambang nikel di Indonesia sudah mencapai satu juta hektare, dan berada di wilayah yang kaya akan biodiversitas, serta di pulau-pulau kecil yang sangat rentan secara ekologis yang seharusnya tertutup untuk aktivitas pertambangan.
Pulau-pulau kecil ini khususnya di wilayah Sulawesi, Halmahera, dan sebagian di Raja Ampat,” kata Arie.
Dampak ekologis pertambangan nikel tampak nyata di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Direktur Walhi Maluku Utara, Astuti N. Kilwauw, mengungkapkan bahwa operasi perusahaan seperti PT Harita Nickel telah memicu banjir tahunan di Desa Kawasi akibat deforestasi masif.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menambahkan bahwa Indonesia terlalu bergantung pada nikel, padahal mayoritas produksinya untuk industri baja, bukan baterai.
“Artinya Indonesia tidak sedang dan tidak menuju transisi energi berkeadilan – transisi energi yang seharusnya menjadi arah perbaikan ekosistem yang bukan hanya bergantung pada ekstraksi mineral itu sendiri,” katanya.
