Bauran Energi RI Masih Didominasi Fosil, Transisi Energi Terancam
JAKARTA - Berbagai organisasi masyarakat sipil meragukan komitmen transisi energi Indonesia demi mencapai target nol emisi bersih (net zero emission/NZE) 2060. Hingga saat ini, bauran energi nasional masih didominasi oleh bahan bakar fosil dengan porsi mencapai 85%-86,71%, di mana batubara menjadi penyumbang terbesar yakni sebesar 60%-65%.
Produksi batubara terus meningkat sejak 2018 dan mencapai sekitar 368 juta ton pada 2024. Sementara itu, porsi energi terbarukan masih berada di bawah 15% dari total bauran energi nasional.
Peneliti Lingkungan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Jasmine Exa Kamilia, menyatakan bahwa transisi energi saat ini bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak akibat kerentanan geopolitik global.
Ketegangan di wilayah produsen migas, seperti Selat Hormuz yang menjadi jalur bagi 20% perdagangan migas dunia, memberikan tekanan harga yang signifikan bagi negara pengimpor seperti Indonesia.
“Tekanan harga dan ketidakpastian geopolitik ini seharusnya mendorong kami beralih, namun respon industri justru kembali ke solusi lama yakni batubara,” katanya dalam diskusi bertajuk Mendorong Komitmen Indonesia untuk Keluar dari Energi Fosil, April lalu.
Kini, terjadi fenomena pergeseran konsumsi dari minyak ke batubara yang dipicu oleh masifnya agenda hilirisasi industri. Kebutuhan listrik sektor industri yang mencapai 35.000 Megawatt (MW) memicu ekspansi besar-besaran pembangkit listrik tenaga uap (captive), yang khusus menyuplai kawasan industri dan tetap menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama.
Laporan JETP dalam Captive Power Study menunjukkan kapasitas pembangkit captive mencapai sekitar 25.6 GW pada 2024. Lebih dari 75% berbasis batubara, dan berpotensi bertambah sekitar 11 GW hingga 2030.
Jasmine menyebutkan, tanpa dekarbonisasi di sektor industri, target NZE hanyalah angan-angan. Terlebih, pasar global seperti Eropa mulai menerapkan standar emisi ketat melalui mekanisme Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
“Jika kami ingin bersaing, produk kami harus memenuhi standar emisi. Namun saat ini, kami justru melihat PLTU batubara terus melakukan ekspansi melalui skema captive.”
Susun Peta Jalan Berintegritas
Ekspansi energi fosil, menurutnya, juga berdampak langsung pada degradasi hutan. Catatan AEER menunjukkan 29% atau sekitar 448.546 hektar tutupan hutan berada dalam konsesi tambang batubara, dengan potensi emisi mencapai 176,64 juta ton CO2e.
Fokus Indonesia yang terlalu sempit pada aspek teknologi, tanpa menyentuh perubahan sistemik, menjadi akar kegagalan transisi energi. Regulasi, infrastruktur, dan insentif yang ada saat ini masih dinilai pro-fosil. Selain itu, pengalihan bahan bakar dari batubara ke gas bukanlah solusi, karena keduanya tetap merupakan bahan bakar fosil.
“Harapan kami, transisi energi bukan sekadar mengganti sumber energi, tetapi tentang bagaimana sistem energi dan industri dirancang ulang secara sistemik.”
Oleh karena itu, Jasmine mendesak pemerintah untuk menyusun peta jalan transisi energi yang berintegritas. Peta jalan ini harus mampu memutus ketergantungan total pada energi fosil dan menghapus insentif yang selama ini justru memperpanjang umur industri batubara.
“Pertanyaannya sekarang, apakah kami benar-benar siap mengubah sistemnya, atau transisi ini hanya akan menjadi formalitas belaka?”
Demi Investasi
Komitmen iklim Indonesia yang setengah hati dinilai tidak lepas dari fokus negara pada investasi. Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Rabin Daniel Nainggolan, mengatakan mekanisme perlindungan investasi sering kali menghalangi kebijakan iklim, seperti klausul Investor-State Dispute Settlement (ISDS) yang memungkinkan perusahaan menggugat negara jika kebijakan lingkungan merugikan ekonomi mereka.
“Salah satu poin krusial yang harus diselesaikan dalam skema kerja sama internasional adalah reformasi arsitektur tata kelola global,” ucapnya dalam forum yang sama.
Selama mekanisme ISDS masih memberi ruang korporasi menggugat kebijakan iklim sebuah negara, transisi energi akan terus berada di bawah bayang-bayang risiko hukum dan finansial yang besar.
Di sisi lain, diplomasi Indonesia dalam forum internasional dinilai tidak signifikan. Manajer Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengatakan bahwa meskipun gerakan masyarakat sipil global mendorong pakta penghentian fosil, Indonesia masih terjebak dalam jalur kompromi. Jalur ini, katanya, kerap bersembunyi di balik istilah teknis seperti gas alam dan teknologi mahal Carbon Capture and Storage (CCS) yang justru memperpanjang usia industri fosil.
“Indonesia berada di posisi yang dilematis sekaligus bias. Kami merasa sebagai bangsa daratan besar yang punya kedaulatan penuh untuk terus mengeksploitasi fosil demi ekonomi,” katanya.
Wicaksono Gitawan dari Yayasan Cerah menambahkan, meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan sejumlah komitmen, kebijakan yang berlaku seperti Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUPTL PLN masih berpihak pada energi fosil.
Puncak Emisi Tidak Tercapai?
Kepala Pokja Perencanaan dan Pemantauan Non Lahan KLH, Della Satya Guniastuti, mengatakan titik puncak emisi sektor energi akan mundur dari target awal 2030 menjadi 2037 atau 2038 karena rencana penyediaan energi nasional yang masih bergantung pada bahan bakar fosil.
Meskipun terdapat perubahan metodologi penghitungan emisi dalam second nationally determined contribution (SNDC), ambisi yang lebih tinggi ini menciptakan jarak emisi yang besar, dan koordinasi lintas-kementerian masih menghadapi hambatan.
Della juga menyinggung tantangan koordinasi terkait data rencana pemensiunan dini PLTU. Ia menekankan bahwa transisi energi adalah isu sosial yang kompleks. Transisi yang tidak adil menghadirkan risiko tinggi bagi masyarakat kecil dan pekerja sektor tambang, sementara dari sisi ekonomi, harga energi fosil saat ini masih jauh lebih murah dibandingkan energi terbarukan.
