DPRD DKI dan Lemhannas Dorong Energi Terbarukan bagi Nelayan Jakarta
JAKARTA - Sekretariat DPRD DKI Jakarta bersinergi dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) guna membahas upaya peningkatan produktivitas nelayan lewat pemanfaatan energi terbarukan. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/5).
Forum ini merupakan perwujudan kerja sama kelembagaan antara DPRD DKI Jakarta dan Lemhannas RI. Selain mendiskusikan energi terbarukan, agenda tersebut menjadi ruang kajian untuk memetakan kebutuhan nelayan di tengah dinamika perubahan kawasan pesisir Jakarta.
Kepala Bagian Produk Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Nur Achmad, menyampaikan bahwa tema nelayan diangkat karena Jakarta masih memiliki area pesisir yang memerlukan perhatian khusus. Menurutnya, peningkatan produktivitas nelayan perlu ditopang lewat pendekatan yang lebih berkelanjutan dan adaptif.
"Kami mencoba berkolaborasi dengan Lemhannas RI yang memiliki banyak ahli di bidang yang diperlukan di DKI Jakarta," ujar Nur Achmad.
Ia memaparkan bahwa FGD tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk memperkuat kajian strategis terkait isu-isu daerah. Salah satu fokus utama yang dinilai penting adalah kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan.
"Untuk kali ini, kami mengangkat tema peningkatan produktivitas nelayan melalui energi terbarukan," kata Nur Achmad.
Sementara itu, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Mayjen TNI Ipung Purwadi, menilai masukan dari para narasumber dalam FGD menjadi dasar penting untuk menyusun rekomendasi kebijakan. Hasil kajian tersebut nantinya akan diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Menurut Ipung, rekomendasi yang disusun wajib melalui proses sinkronisasi agar benar-benar menjawab kebutuhan Jakarta. Dengan begitu, hasil kajian tidak sekadar menjadi dokumen, melainkan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kami sudah mendengar dari banyak narasumber untuk menemukan strategi terbaik. Nantinya strategi itu akan dirumuskan dalam kajian yang menghasilkan rekomendasi," jelas Ipung.
Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi nelayan Jakarta tidak terlepas dari pesatnya pembangunan di wilayah pesisir. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara pembangunan kawasan dan keberlangsungan aktivitas nelayan.
"Dari dua rekomendasi yang akan kami buat, perlu juga sinkronisasi kembali. Sehingga apa yang kami sampaikan benar-benar bisa bermanfaat bagi kepentingan DKI Jakarta," terang Ipung.
Lebih lanjut, Ipung menilai pengaturan kawasan pesisir menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat nelayan. Pemanfaatan energi terbarukan juga dipandang dapat menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan.
"Kondisi Jakarta sangat pelik, terutama di tengah pembangunan yang terus berkembang sampai wilayah pesisir. Hal ini bersinggungan dengan nelayan yang hidup di kawasan tersebut," ucap Ipung.
Ia berharap peningkatan produktivitas nelayan menjadi solusi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir Jakarta. Dengan bantuan teknologi dan energi yang lebih efisien, sektor perikanan diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan.
"Persoalan nelayan DKI Jakarta harus diselesaikan dengan baik melalui peningkatan produktivitas. Dengan begitu, ekonomi nelayan bisa tetap sejahtera," kata Ipung.
Nur Achmad menambahkan, hasil kajian Lemhannas RI nantinya dapat menjadi masukan bagi DPRD DKI Jakarta dalam merumuskan kebijakan. Rekomendasi yang muncul bisa mencakup regulasi, program pembangunan, hingga dukungan anggaran untuk kebutuhan nelayan.
"Harapannya, dari hasil kajian nanti ada rekomendasi. Bisa terkait revisi aturan atau penambahan anggaran untuk kebutuhan peralatan," ungkap Nur Achmad.
Ia memastikan seluruh rekomendasi tersebut akan diteruskan kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan serta pembangunan pesisir yang berkelanjutan.
"Rekomendasi ini nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan, baik pimpinan komisi maupun pimpinan Dewan," tandas Nur Achmad.
