Menteri Lingkungan Hidup Wajibkan Rest Area Tol Miliki Fasilitas Pengolahan Sampah

Menteri Lingkungan Hidup Wajibkan Rest Area Tol Miliki Fasilitas Pengolahan Sampah

JAKARTA - Lonjakan aktivitas masyarakat saat musim mudik Lebaran tidak hanya berdampak pada peningkatan arus kendaraan, tetapi juga berpotensi menambah volume sampah di berbagai titik layanan publik. 

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian pemerintah adalah rest area di sepanjang jalan tol yang setiap harinya menampung ribuan pemudik untuk beristirahat.

Melihat potensi peningkatan sampah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya pengelolaan limbah yang lebih serius di rest area. Langkah ini dilakukan agar aktivitas masyarakat di fasilitas umum tersebut tidak menimbulkan masalah lingkungan baru bagi wilayah yang dilalui jalur tol.

Baca Juga

Bantuan Warga Jerman Mengalir untuk Korban Banjir Jembatan Kembar Sumatera Barat

Pemerintah menilai bahwa keberadaan fasilitas pengolahan sampah di rest area menjadi kebutuhan mendesak, terutama menjelang arus mudik Lebaran yang biasanya menyebabkan lonjakan jumlah pengunjung. Oleh karena itu, pengelola rest area diminta segera menyiapkan sistem pengolahan sampah agar lingkungan tetap terjaga.

Rest Area Tol Wajib Punya Fasilitas Pengolahan Sampah

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa rest area atau tempat beristirahat di jalan tol wajib memiliki fasilitas pengolahan sampah.

"Kami pastikan sampai bulan Mei nanti semua rest area telah memiliki fasilitas pengolahan sampah," katanya, saat meninjau Terminal Mangkang, Semarang, Jateng, Minggu.

Kewajiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan sampah di fasilitas publik, terutama yang memiliki tingkat kunjungan tinggi seperti rest area di jalur tol.

Dengan adanya fasilitas pengolahan sampah, diharapkan limbah yang dihasilkan oleh para pengguna jalan dapat dikelola dengan lebih baik dan tidak menumpuk di lingkungan sekitar.

Bagian dari Program Mudik Minim Sampah

Tinjauan tersebut merupakan pelaksanaan program Mudik Minim Sampah menjelang Lebaran 2026 yang bertujuan memastikan lingkungan terminal tetap bersih dan pelayanan terhadap pemudik berjalan dengan baik.

Tidak hanya terminal, ia juga meneruskan sejumlah rest area jalur tol memasuki arus mudik Lebaran 2026.

"Beberapa rest area telah menyediakan fasilitas, namun beberapa masih 'slow respons'," katanya.

Program Mudik Minim Sampah menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas perjalanan mudik yang setiap tahunnya melibatkan jutaan masyarakat.

Melalui program tersebut, pemerintah mendorong pengelola fasilitas transportasi untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Volume Sampah di Rest Area Cukup Besar

Ia mengatakan bahwa volume sampah yang dihasilkan di rest area jalur tol selama ini cukup besar, yakni mendekati setengah sampai satu ton per hari.

"Ini berat, besar. Kalau tidak ditingkatkan atau ditangani secara serius akan menjadi problem lingkungan, juga problem buat kota kabupaten yang dilewati tol tersebut," katanya.

Besarnya volume sampah tersebut menunjukkan bahwa rest area menjadi salah satu titik penting dalam pengelolaan limbah selama arus mudik. Tanpa penanganan yang baik, sampah dari rest area berpotensi menimbulkan masalah kebersihan bagi daerah sekitar.

Karena itu, kata dia, pihaknya telah memerintahkan pengelola rest area untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah paling lambat Mei 2026.

"Yang mana sampai bulan Mei tidak dilengkapi (pengolahan sampah, red.), kepadanya akan dipasangi perintah dengan pemberatan. Ini sudah kami umumkan semua dari kemarin kami tinjau," katanya.

Langkah tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan setiap rest area mampu mengelola limbahnya secara mandiri dan bertanggung jawab.

Pengelolaan Sampah Terminal Berbeda dengan Rest Area

Sedangkan untuk terminal, kata dia, pengelolaan sampahnya diminta untuk berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masing-masing kabupaten/kota karena volumenya relatif kecil.

"Kalau yang kecil seperti ini paling tidak bersih lingkungan saja dulu, dan ini ada di bawah pembinaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang," katanya.

Jadi, kata dia, pihaknya tidak memaksakan untuk diberikan fasilitas pengolahan sampah karena memang hanya cukup untuk pilah sampah.

"Itu sudah cukup karena memang volumenya kecil. Tetapi, untuk rest area wajib, ya, karena (volume sampah, red.) rata-rata sehari hampir mendekati setengah ton sampai 1 ton," pungkasnya.

Perbedaan pendekatan ini dilakukan karena volume sampah yang dihasilkan di terminal umumnya lebih kecil dibandingkan rest area di jalan tol. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah di terminal dinilai cukup dengan menjaga kebersihan dan melakukan pemilahan sebelum dibawa ke tempat pengolahan oleh pemerintah daerah.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pengelolaan sampah di fasilitas transportasi publik dapat dilakukan secara lebih terstruktur sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.