Rencana Pembentukan BUMN Tekstil, Pemerintah Siapkan Strategi Perkuat Industri Nasional

Rencana Pembentukan BUMN Tekstil, Pemerintah Siapkan Strategi Perkuat Industri Nasional

JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional melalui rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus di sektor tersebut. 

Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi besar untuk menghidupkan kembali industri tekstil nasional yang selama beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan berat, baik dari sisi daya saing global maupun kondisi pembiayaan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa wacana pembentukan BUMN Tekstil bukanlah langkah parsial, melainkan upaya terintegrasi yang menyasar seluruh rantai industri, mulai dari sektor hulu, intermediate, hingga hilir. Pemerintah menilai penguatan menyeluruh menjadi kunci agar industri tekstil kembali berdaya saing dan berkelanjutan.

Baca Juga

Dampak Program MBG Terasa di Daerah, Aktivitas Belajar Siswa Meningkat

“Ya, saya kira itu kan bagian dari pemerintah untuk mengembangkan industri tekstil dari hulu sampai ke, dari hulu intermediate sampai ke hilir,” ujar Agus.

Pemerintah Siapkan Langkah Afirmatif untuk Sektor TPT

Menurut Agus, pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai kebijakan afirmatif guna menopang kebangkitan industri TPT nasional. Selama ini, sektor tekstil dinilai menghadapi tantangan struktural yang cukup kompleks, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan, tekanan impor, hingga persaingan dengan negara-negara produsen tekstil di Asia.

Kehadiran BUMN Tekstil diharapkan dapat menjadi motor penggerak yang mampu mengisi celah-celah strategis di dalam rantai industri. Tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga memperkuat integrasi industri nasional agar lebih efisien dan kompetitif.

Dalam konteks tersebut, Agus juga menyinggung kondisi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang menurutnya masih memiliki potensi untuk diselamatkan. Pemerintah, kata dia, tidak ingin perusahaan tekstil besar tersebut harus berakhir dengan likuidasi, melainkan dicarikan solusi kepemilikan dan pengelolaan yang lebih tepat.

Dana Rp100 Triliun Disiapkan Lewat Danantara

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dukungan pendanaan sebesar Rp100 triliun melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dana ini disiapkan sesuai dengan arahan Presiden dan ditujukan untuk memperkuat sektor tekstil nasional yang selama ini mengalami kekosongan pembiayaan.

“Ya, tentu pemerintah berdasarkan arahan dari Pak Presiden menyiapkan dana Rp100 triliun itu dengan harapan bisa mengisi kekosongan di sektor TPT dari mulai hulu intermediate sampai ke hilir. Nanti kita koordinasi Danantara,” pungkasnya.

Pendanaan tersebut diharapkan menjadi katalis untuk mempercepat restrukturisasi industri tekstil nasional, sekaligus membuka peluang investasi baru yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Pengamat Minta Danantara Punya Strategi Pembeda

Rencana pembentukan BUMN Tekstil melalui Danantara juga mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai bahwa Danantara perlu memiliki strategi diferensiasi yang jelas agar BUMN Tekstil mampu bersaing di pasar regional maupun global.

Menurut Toto, industri tekstil merupakan sektor padat karya yang sangat sensitif terhadap biaya produksi, khususnya biaya tenaga kerja dan teknologi. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa menurunnya daya saing dibandingkan negara-negara sentra tekstil lain di Asia.

“Kalau Danantara berencana akan bangun industri tekstil lagi, berarti musti ada strategi diferensiasi yang sangat berbeda supaya ada segmentasi pasar yang berbeda dengan negara kompetitor di Asia,” ungkap Toto.

Ia menambahkan, penurunan daya saing tekstil Indonesia dipicu oleh faktor teknologi dan biaya sumber daya manusia yang dinilai belum kompetitif. Kondisi ini mendorong sejumlah pelaku industri memindahkan basis produksi ke negara-negara dengan kebijakan upah lebih rendah seperti Bangladesh, India, dan Vietnam.

Dorong Kolaborasi dengan Swasta dan Selamatkan Sritex

Untuk menjawab tantangan tersebut, Toto menyarankan agar BUMN Tekstil yang dibentuk nantinya tidak berjalan sendiri. Ia menilai kolaborasi dengan perusahaan swasta yang telah berpengalaman di sektor ekspor tekstil menjadi langkah strategis agar BUMN dapat langsung masuk ke dalam rantai pasok industri nasional maupun regional.

“Saya kira BUMN sudah lama tidak terlibat di industri ini. Jadi ada baiknya Danantara juga melibatkan exportir tekstil swasta yang berpengalaman buat ber-partner dengan BUMN di tahap awal ini,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembentukan BUMN Tekstil juga diarahkan untuk mengembalikan kejayaan industri garmen nasional, khususnya perusahaan seperti Sritex. Pemerintah disebut membutuhkan investasi sekitar US$6 miliar atau setara Rp101,4 triliun untuk mewujudkan rencana tersebut.

“Kalau berkenaan dengan BUMN Tekstil, sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya karena di bawah Danantara, kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang fokus diminta fokus untuk menangani masalah garmen, kemudian masalah tekstil, terutama yang berkaitan dengan kemarin kejadian yang menimpa PT Sritex,” kata Prasetyo.

Ia menekankan bahwa penyelamatan Sritex penting karena perusahaan tersebut menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja dan menghasilkan aktivitas ekonomi yang besar, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga agar kegiatan ekonomi perusahaan tetap berjalan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.