Satu Tahun Prabowo-Gibran, Purbaya Soroti Perbedaan Ekonomi SBY dan Jokowi
JAKARTA - Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, perhatian publik tertuju pada arah kebijakan ekonomi yang tengah disusun pemerintah baru.
Di tengah harapan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak publik menengok ke belakang, membandingkan perjalanan ekonomi Indonesia di dua era kepemimpinan sebelumnya — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Dalam paparannya pada acara bertajuk “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis malam, 16 Oktober 2025, Purbaya menekankan bahwa setiap pemerintahan memiliki pendekatan yang berbeda dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Ia menilai, perbandingan ini penting sebagai refleksi bagi kebijakan fiskal yang lebih efektif di masa kini.
Baca JugaHarga Emas Perhiasan Kian Berkilau, Sentuh Rp2,2 Juta per Gram
Perbandingan Kinerja Ekonomi di Dua Pemerintahan
Purbaya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di era SBY sempat mencapai rata-rata 6%, meski pembangunan infrastruktur belum seagresif saat ini. Sementara pada masa pemerintahan Jokowi, rata-rata pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5%.
Menurutnya, perbedaan ini bukan karena satu pemerintahan lebih baik dari yang lain, melainkan karena keduanya memiliki fokus penggerak ekonomi yang berbeda.
“Perbedaan itu disebabkan oleh sumber penggerak ekonomi. Pemerintahan Presiden Jokowi lebih memusatkan perhatian pada belanja pemerintah, sementara era Presiden SBY lebih menggerakkan sektor swasta,” ujar Purbaya.
Dari pengamatan tersebut, Purbaya menilai Indonesia dapat mengambil pelajaran penting. Ia berpendapat bahwa agar ekonomi dapat tumbuh lebih cepat, pemerintah perlu menggabungkan kekuatan belanja negara dan peran aktif sektor swasta. “Melalui posisi saya sebagai Menteri Keuangan, saya ingin menggerakkan kedua sektor secara bersamaan untuk membidik pertumbuhan ekonomi di level 6%,” tambahnya.
Dampak Tekanan Ekonomi terhadap Kondisi Sosial
Lebih lanjut, Purbaya menyinggung dinamika tekanan ekonomi yang terjadi sepanjang April hingga Agustus 2025. Menurutnya, gejolak yang terasa di lapangan bukan disebabkan oleh instabilitas politik, melainkan tekanan pada sektor riil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Rakyat langsung merasakan tekanan di perekonomian. Kalau sudah kesal, mereka turun ke jalan. Jadi itu bukan protes karena politiknya kacau, tetapi karena ekonomi mereka susah. Kalau enggak cepat diperbaiki, enggak akan berhenti demonya dan kita akan susah terus ke depan,” jelasnya.
Ia mengaitkan pernyataannya dengan demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Bagi Purbaya, fenomena itu menjadi alarm bagi pemerintah agar lebih tanggap terhadap tekanan ekonomi di tingkat masyarakat bawah. Hal ini, menurutnya, harus segera direspons dengan kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, khususnya di sektor riil.
Kebijakan Injeksi Dana Pemerintah ke Perbankan Nasional
Sebagai tindak lanjut dari analisis tersebut, Purbaya memutuskan untuk menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun pada bank-bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Langkah ini, menurutnya, menjadi instrumen penting untuk mempercepat perputaran ekonomi melalui ekspansi kredit sektor riil.
Ia menuturkan bahwa efek dari kebijakan ini mulai terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu indikatornya adalah peningkatan uang beredar atau base money (M0) yang tumbuh signifikan.
“Artinya apa? Gelontoran uang saya [pemerintah] sudah menambah likuiditas di sistem finansial kita secara signifikan. Saya akan monitor itu dari bulan ke bulan seperti apa. Kalau kurang, saya tambah lagi,” ujarnya.
Purbaya optimistis bahwa tambahan likuiditas tersebut akan mempercepat penyaluran kredit ke sektor produktif, memperkuat daya beli masyarakat, serta menumbuhkan kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang seimbang akan menjadi kunci dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mengarah pada Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Seimbang
Dalam pandangan Purbaya, pelajaran dari dua era pemerintahan sebelumnya — SBY dan Jokowi — menjadi pijakan penting untuk membentuk arah ekonomi yang lebih seimbang. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya belanja pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan sektor swasta dalam memperluas investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Keseimbangan ini, menurutnya, menjadi kunci agar ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih cepat sekaligus inklusif. Apalagi, berbagai tantangan global seperti ketegangan geopolitik, inflasi dunia, dan perlambatan ekonomi mitra dagang utama masih menjadi faktor yang harus diwaspadai.
Purbaya percaya bahwa dengan kolaborasi lintas sektor dan keberanian dalam menjalankan reformasi ekonomi, target pertumbuhan ekonomi 6% bahkan 8% yang diusung pemerintah bukanlah hal yang mustahil. Pemerintah, katanya, akan terus memantau efektivitas kebijakan dan menyesuaikan langkah sesuai dinamika yang terjadi di lapangan.
Rekomendasi
