Bansos Beras Oktober Kembali Disalurkan, Cek Nama Penerimanya Sekarang

Bansos Beras Oktober Kembali Disalurkan, Cek Nama Penerimanya Sekarang

JAKARTA - Pemerintah kembali menggulirkan program bantuan sosial (bansos) beras sebanyak 10 kilogram untuk masyarakat berpenghasilan rendah mulai Oktober 2025.

Program ini hadir sebagai bagian dari komitmen negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta membantu daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi dan harga bahan pokok yang fluktuatif.

Distribusi bantuan ini menjadi kelanjutan dari program serupa yang telah dijalankan pada pertengahan tahun. Dengan menyasar lebih dari 18 juta penerima, bansos beras ini diharapkan mampu menjadi bantalan sosial bagi masyarakat kecil hingga akhir tahun 2025.

Baca Juga

Gibran Tinjau Bendungan Way Apu, Dorong Ketahanan Pangan dan Energi Maluku

Langkah Pemerintah Menjaga Ketahanan Pangan Rakyat

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa bantuan beras ini merupakan bagian penting dari strategi nasional dalam menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Bantuan pangan berupa beras selama dua bulan dapat segera dilaksanakan, sehingga kami mengajak ketua dan anggota Komisi IV DPR RI untuk berperan dalam pengawasan langsung di lapangan,” ujar Arief Prasetyo Adi.

Program ini juga menjadi bentuk tanggapan pemerintah terhadap kondisi harga bahan pangan yang cenderung meningkat akibat perubahan cuaca ekstrem dan dinamika pasar global. Dengan menyalurkan bantuan berupa beras, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat lapisan bawah tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok, terutama menjelang akhir tahun.

Menurut Arief, penyaluran bansos beras 10 kilogram akan dilakukan selama dua bulan, yakni Oktober dan November 2025. Setelah periode ini, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas penyaluran serta dampaknya terhadap stabilitas harga pangan di pasar lokal.

Penerima Bantuan Beras Ditetapkan Lewat Data Sosial Nasional

Untuk menjamin ketepatan sasaran, data penerima bantuan beras 10 kilogram menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Basis data ini telah digunakan pula pada penyaluran sebelumnya di bulan Juni dan Juli 2025.

Sebanyak 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima bantuan ini dengan total anggaran mencapai sekitar Rp 7 triliun. Pemerintah menegaskan bahwa distribusi dilakukan secara bertahap sesuai dengan wilayah dan kesiapan logistik di lapangan.

Arief menambahkan bahwa koordinasi antara Bapanas, Kementerian Sosial (Kemensos), dan pemerintah daerah terus diperkuat agar penyaluran berjalan transparan dan tepat waktu. Pengawasan juga melibatkan aparat TNI, Polri, dan unsur masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, masyarakat dapat mengecek status penerima bantuan secara mandiri melalui laman resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id.

Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

Kunjungi situs resmi Kemensos.

Pilih wilayah domisili sesuai data KTP di kolom “Wilayah PM.”

Masukkan nama lengkap sesuai identitas.

Ketik kode captcha yang muncul.

Klik tombol “Cari Data.”

Sistem kemudian akan menampilkan informasi lengkap mengenai status penerimaan, jenis bantuan, serta periode penyaluran yang sedang berjalan.

Distribusi Bantuan Beras dan Kriteria Penerima

Distribusi bansos beras kali ini dilakukan dalam dua tahap pada triwulan keempat 2025. Tahap pertama dilakukan pada Oktober, dan tahap kedua dijadwalkan pada November 2025. Mekanisme distribusi di lapangan dapat dilakukan per bulan atau sekaligus dua bulan, tergantung kesiapan logistik dan kondisi daerah masing-masing.

Selain memperhatikan jadwal distribusi, pemerintah juga menetapkan kriteria penerima agar bantuan lebih tepat sasaran. Warga yang berhak menerima bansos beras 10 kilogram harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:

Warga Negara Indonesia (WNI) dengan e-KTP yang valid.

Termasuk dalam kategori miskin atau rentan miskin.

Terdaftar dalam DTSEN atau program sosial seperti PKH dan BPNT.

Masuk dalam kelompok pendapatan nasional desil 1–4.

Bukan ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD.

Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti BLT atau Kartu Prakerja.

Kriteria tersebut dibuat agar bantuan benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga mendorong agar masyarakat yang merasa berhak tetapi belum terdaftar segera melapor ke dinas sosial setempat untuk dilakukan verifikasi data.

Harapan Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat

Melalui program bansos beras ini, pemerintah berharap dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin sekaligus menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

“Penyaluran bantuan beras ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan bahwa tidak ada warga yang kekurangan pangan, terutama di tengah tantangan ekonomi global,” tegas Arief Prasetyo Adi.

Ia juga mengimbau masyarakat agar rutin memeriksa status penerimaan bantuan secara daring, agar tidak ketinggalan waktu pencairan. Pemerintah berencana melakukan evaluasi lebih lanjut pada Desember 2025 untuk menilai efektivitas program ini dan kemungkinan perpanjangan di tahun mendatang.

Program ini diharapkan tidak hanya menjaga ketahanan pangan tetapi juga mendorong stabilitas ekonomi di daerah, terutama dengan meningkatnya permintaan beras di tingkat lokal yang dapat berdampak positif bagi para petani.