Purbaya Tegaskan APBN Tak Digunakan untuk Family Office Luhut
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk mendanai rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang ingin mendirikan pusat family office di Bali, Indonesia.
Pernyataan ini menegaskan batasan penggunaan anggaran negara dan posisi Kementerian Keuangan dalam proyek yang bersifat swasta ini.
Purbaya menyampaikan bahwa rencana pendirian family office ini merupakan isu lama, dan dirinya tidak terlibat dalam prosesnya. Namun, sebagai Menteri Keuangan, ia tetap menghormati inisiatif tersebut, dengan catatan tidak menggunakan dana publik.
Baca JugaUpdate Harga Pangan Jakarta 14 Oktober: Fluktuasi Signifikan
"Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus alokasi anggaran yang tepat, nanti pas melaksananya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja," tegas Purbaya kepada wartawan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak memberikan masukan apapun terkait rencana pembentukan family office tersebut. Meski begitu, ia memastikan tetap mendukung wacana ini secara prinsip.
"Saya enggak terlibat. Kalau mau, saya doain lah," tambah Purbaya.
Menteri Keuangan itu juga mengakui belum memahami secara mendalam konsep family office, meski Luhut kerap membahas rencana ini. “Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” jelas Purbaya.
Rencana pembentukan family office ini sejatinya telah bergerak sejak Maret 2025. Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membentuk tim untuk mewujudkan pendirian Family Office di Indonesia. Luhut menyebut timnya telah bekerja selama enam bulan untuk mempersiapkan proyek ini.
"Ya kita segera, tadi tim bekerja, mulai besok mereka bekerja dengan timnya Pak Airlangga, dengan tim kami, karena sebenarnya kita sudah mengerjakan 6 bulan," ujar Luhut seusai pertemuan dengan Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Luhut menargetkan Family Office akan terbentuk pada tahun ini. Ia memastikan telah menerima masukan dari berbagai pengelola Family Office, termasuk Ray Dalio, investor asal Amerika Serikat sekaligus pendiri Bridgewater Associates, yang kini menjadi orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Luhut, seluruh pejabat terkait, termasuk Presiden dan para menteri seperti Sri Mulyani Indrawati saat itu, telah menyetujui pendirian Family Office di Indonesia. “Semua, bukan soal Kementerian Keuangan saja, semua kita harus setuju. Tapi kalau sudah yang mau taruh duitnya setuju kan itu yang paling penting,” ujar Luhut.
Family Office merupakan perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga kaya dan memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan serta investasi jangka panjang. Pemerintah Indonesia merencanakan penetapan lokasi Family Office di Bali dan IKN, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem investasi domestik sekaligus menarik modal swasta.
Meski Purbaya tidak terlibat langsung, pernyataannya menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan APBN. Menteri Keuangan memastikan alokasi anggaran negara tetap fokus pada program-program prioritas, tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran, tanpa teralihkan untuk proyek swasta.
Rencana pendirian Family Office juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong Indonesia menjadi pusat pengelolaan kekayaan dan investasi bagi para investor domestik maupun internasional. Dengan dukungan regulasi dan kerangka kerja yang jelas, Family Office diharapkan dapat memperkuat ekonomi nasional tanpa membebani anggaran negara.
Kehadiran Indonesia sebagai lokasi Family Office di Bali dan IKN menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan global. Pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan kekayaan keluarga kaya dapat berjalan profesional, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pernyataan Purbaya sekaligus menegaskan batasan peran pemerintah: proyek swasta dapat direalisasikan dengan dukungan infrastruktur dan regulasi, namun pendanaan tetap menjadi tanggung jawab pihak swasta. Hal ini menegaskan prinsip pengelolaan keuangan negara yang prudent dan berorientasi pada prioritas pembangunan nasional.
Dengan demikian, Family Office di Indonesia tetap menjadi proyek strategis yang diharapkan dapat mengoptimalkan investasi, memajukan ekosistem finansial, dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, tanpa membebani APBN. Dukungan pemerintah bersifat fasilitatif, sementara pendanaan dan operasional sepenuhnya ditanggung pihak swasta.
Secara keseluruhan, pernyataan Purbaya menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk menjaga integritas APBN, mendukung inovasi investasi, dan tetap fokus pada program prioritas nasional. Sementara itu, rencana Luhut membentuk Family Office menjadi bukti sinergi antara inisiatif swasta dan peran fasilitatif pemerintah dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih dinamis di Indonesia.
Rekomendasi
