Peran Pemerintah Indonesia dalam Transisi Energi: Regulasi Pemanfaatan Biomassa

Jakarta, PLN Indonesia Power (PLN IP) terus meningkatkan penggunaan biomassa sebagai pengganti batubara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) melalui metode cofiring. Untuk memperkuat rantai pasok biomassa, PLN Indonesia Power bekerja sama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan fokus pada pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE).

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) juga turut berperan dalam mendorong kebijakan yang mendukung penggunaan bahan bakar biomassa di PLTU, seperti Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mempercepat transisi dari energi fosil ke energi terbarukan.

PLN Indonesia Power mengakui pentingnya memastikan bahwa penggunaan biomassa kayu dalam transisi energi diikuti oleh upaya pemberdayaan masyarakat, diseminasi informasi, advokasi kebijakan, dan standarisasi produk biomassa yang berkelanjutan.

Baca Juga

Dari COP29 Azerbaijan, PLN Boyong Lima Kerja Sama Strategis untuk Transisi Energi di Tanah Air

Melalui kerja sama dengan stakeholder dan KTH, PLN Indonesia Power telah mengembangkan rantai pasok biomassa kayu, terutama melalui program penanaman HTE di beberapa daerah. Total lahan yang telah dimanfaatkan mencapai 2253 hektar dari 57 kelompok tani hutan.

PLN Indonesia Power juga telah menerapkan cofiring pada 18 unit PLTU dengan produksi energi hijau pada tahun 2023 mencapai 496.642 GWh. Saat ini, PLN IP sedang melakukan uji coba 100% penggunaan biomassa pada beberapa PLTU sebagai langkah menuju peningkatan penggunaan energi terbarukan. Untuk menunjang program cofiring, PLN Indonesia Power terus meningkatkan infrastruktur penopang, termasuk pengembangan HTE untuk memastikan ketersediaan bahan bakar biomassa yang berkelanjutan.