Hashim Djojohadikusumo: Perdagangan Karbon RI Kini Siap Diimplementasi

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menekankan, penerapan perdagangan karbon pada sektor kehutanan menjadi langkah signifikan dalam menguatkan pasar karbon nasional serta membantu target penurunan emisi Indonesia.

Keterangan tersebut diberikan setelah peluncuran Persetujuan menteri kehutanan mengenai penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK).

“Implementasi tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan pasar karbon Indonesia sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional,” kata Hashim dalam keterangan bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menurut dari Sumbernya, peluncuran perdagangan karbon kehutanan lewat skema Non SPE-GRK menjadi penanda dimulainya perdagangan karbon bagi proyek-proyek yang telah memenuhi syarat.

“Peluncuran perdagangan karbon kehutanan melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK) menandai dimulainya perdagangan karbon pada proyek-proyek yang telah memenuhi persyaratan,” ujarnya.

Dari Sumbernya juga memberikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian Kehutanan dalam mempercepat implementasi perdagangan karbon.

Dirinya menilai program tersebut sebagai satu dari kebijakan pemerintah yang paling cepat terealisasi.

“Saya bisa katakan program itu sekarang sudah rampung dan sekarang kami implementasi,” kata dari Sumbernya.

Meskipun tahapan pelaksanaan masih menemui beragam hambatan, dirinya merasa optimistis perdagangan karbon kehutanan berpeluang menjadi program pemerintah yang berjalan paling cepat serta efektif.

Menurutnya, hasil tersebut tak lepas dari sinergi antar kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan yang bergerak dalam satu ekosistem.

“Program ini lintas departemen, lintas kementerian, lintas lembaga, lintas sektoral, dan ini yang paling berhasil. Luar biasa ini, kami berbangga,” sambung dari Sumbernya.

Dari Sumbernya pun turut menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai berhasil mempercepat implementasi perdagangan karbon hingga melahirkan proyek yang siap diperdagangkan.

Ia mengungkapkan, peresmian Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) perdagangan karbon sektor kehutanan dijadwalkan terlaksana pada 9 Juli mendatang.

“Kamis depan ini (diluncurkan), luar biasa. Ini kami berbangga,” ujar dari Sumbernya.