DPRD Bengkalis Upayakan Penambahan Jatah BBM ke BPH Migas
BENGKALIS - DPRD Kabupaten Bengkalis sedang berusaha mendesak adanya penambahan jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Pulau Bengkalis akibat masih seringnya terjadi antrean panjang di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Tindakan itu dijalankan lewat sinkronisasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina Patra Niaga.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, menyatakan bahwa pihak mereka beserta Komisi III DPRD sudah melakukan pertemuan konsultasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau untuk membicarakan masalah pembagian BBM yang belakangan ini dikeluhkan publik.
Berdasarkan keterangannya, keputusan konsultasi tersebut mengarahkan lembaga legislatif untuk berkomunikasi langsung dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga karena otoritas mengenai penyaluran serta penambahan jatah BBM dimiliki oleh kedua badan tersebut.
"Kemarin kami bersama Komisi III sudah konsultasi ke ESDM Provinsi dan Disperindag Provinsi. Minggu ini mudah-mudahan kami bisa bertemu dengan BPH Migas terkait penyaluran BBM di Pulau Bengkalis. Kami juga akan meminta penambahan kuota harian untuk Kabupaten Bengkalis, khususnya Pulau Bengkalis," kata Hendrik.
Pihaknya mengharapkan rapat tersebut bisa memberikan jalan keluar atas kendala distribusi BBM yang selama ini memicu antrean kendaraan di berbagai SPBU, khususnya di Pulau Bengkalis.
Kelangkaan pasokan BBM yang berlangsung dalam beberapa minggu terakhir tidak sekadar memengaruhi mobilitas warga, namun turut mengganggu roda perekonomian. Tumpukan kendaraan motor maupun mobil masih sering nampak di beberapa SPBU ketika ketersediaan BBM menipis.
Seorang masyarakat Bengkalis, Ima, mengaku terpaksa menyediakan durasi waktu berjam-jam sekadar untuk memperoleh BBM.
"Kadang saya sudah mengantre sampai tiga jam, tapi pas giliran saya, bensinnya sudah habis. Kondisi ini menyulitkan karena aktivitas sehari-hari jadi terganggu," ujarnya.
Menurut persepsinya, situasi tersebut bukan hanya membuang waktu, melainkan juga menghambat pekerjaan serta kegiatan keluarga sebab kendaraan adalah alat utama mobilitas warga di Pulau Bengkalis.
DPRD Kabupaten Bengkalis menaruh harapan agar sinkronisasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga dapat mempercepat langkah penambahan jatah BBM supaya pengiriman kembali stabil. Dengan begitu, antrean panjang di SPBU bisa menyusut dan keperluan warga terhadap BBM dapat dicukupi secara lebih maksimal.