Kendala Transisi Energi Indonesia: Potensi Besar, Realisasi Rendah
JAKARTA – Indonesia menyimpan potensi energi terbarukan 3.687 gigawatt (GW), namun hingga awal 2026 pemanfaatannya baru menyentuh kurang dari 1%. Jurang antara potensi dan realisasi ini menjadi salah satu tantangan terbesar transisi energi nasional, di tengah target bauran 23% pada 2025 dan netral karbon pada 2060.
Capaian terakhir menunjukkan bauran energi terbarukan per April 2026 mencapai 17,89% melampaui target tahunan 16,46%, tapi masih jauh dari sasaran jangka menengah. Realisasi investasi energi baru terbarukan (EBT) sepanjang 2025 tercatat USD 2,4 miliar, angka yang dinilai jauh di bawah potensi serapan sesungguhnya.
Setidaknya empat hambatan struktural membuat transisi ini berjalan lambat, berdasarkan data resmi Kementerian ESDM, DPR RI, International Energy Agency (IEA), dan Institute for Essential Services Reform (IESR).
Masalah paling mendasar adalah lokasi sumber energi terbarukan dan pusat konsumsi berada di ujung yang berlawanan. Sekitar 60–70% kebutuhan listrik nasional terkonsentrasi di Jawa, sementara potensi surya, angin, panas bumi, dan air terbesar justru tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM mencatat belum ada jaringan transmisi andal yang menghubungkan pembangkit di daerah terpencil dengan pusat beban. Biaya pembangunannya pun mencapai ratusan triliun rupiah.
Selain itu, tantangan teknis ikut memperumit situasi karena energi surya dan angin bersifat intermiten, sementara belum ada sistem penyimpanan energi skala besar yang siap pakai.
Di sisi investasi, modal awal membangun pembangkit EBT tetap jauh lebih besar dibanding pembangkit berbahan bakar fosil, ditambah dengan ketidakpastian regulasi yang membuat investor enggan mengunci komitmen jangka panjang.
IEA dan IESR juga mencatat inkonsistensi kebijakan, tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah, serta regulasi yang masih menguntungkan energi fosil sebagai kendala sistemik.
Di tingkat lapangan, proyek EBT skala besar menghadapi resistensi sosial terkait kebutuhan lahan yang luas. Kementerian ESDM menyebutkan pemerintah tengah menyiapkan skema pembagian manfaat yang lebih transparan bagi masyarakat sekitar proyek, sekaligus memperkuat proses sosialisasi sebelum konstruksi dimulai.
Untuk mendorong akselerasi, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah konkret seperti pembangunan jaringan listrik antarpulau (super grid), sistem penyimpanan baterai skala besar, serta penerapan manajemen jaringan pintar (smart grid).