JAKARTA - Ketidakstabilan harga energi yang dipicu oleh ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah dinilai menjadi alarm bagi Indonesia.
Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar fosil membuat pondasi ketahanan energi domestik menjadi rentan terhadap guncangan di pasar global.
Direktur Transformasi, Digitalisasi, dan Sustainability Pertamina Patra Niaga, Tenny Elfrida, mengungkapkan bahwa situasi krisis energi global saat ini menjadi bukti nyata bahwa peralihan menuju energi terbarukan sudah sangat mendesak untuk segera diimplementasikan.
“Ini kami baru melihat terlambat ya kami shifting ke arah green energy,” kata Tenny dalam webinar, Rabu (16/5/2026).
Menurut pandangannya, proses transisi energi selama ini berjalan cukup lambat karena investasi di sektor energi bersih masih dianggap terlampau mahal dan belum memberikan keuntungan ekonomis yang signifikan.
Namun, melonjaknya harga minyak mentah di pasar internasional menjadi bukti konkret bahwa ongkos yang harus dibayar akibat terus bergantung pada energi fosil justru jauh lebih besar.
Melambungnya harga minyak dunia tersebut pada akhirnya memberikan tekanan berat pada APBN akibat membengkaknya alokasi subsidi energi. Dampak dari kenaikan ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat seiring merangkaknya harga bahan bakar serta komoditas kebutuhan pokok.
Tenny menjelaskan bahwa proyek pengembangan energi baru terbarukan, seperti sustainable aviation fuel (SAF), bioetanol, hingga hidrogen, menuntut pendanaan yang sangat besar serta proses riset yang memakan waktu lama.
Oleh karena itu, hal tersebut akan sulit terwujud jika beban seluruhnya dibebankan kepada pihak swasta atau pelaku usaha saja.
Ia menilai pihak pemerintah wajib menginisiasi pembangunan ekosistem yang kondusif, baik melalui pemberian insentif fiskal maupun payung hukum yang mampu membuat proyek-proyek energi bersih menjadi lebih bernilai ekonomis.
“Kalau Indonesia mau mencapai net zero emission, kami juga membutuhkan dukungan untuk mengembangkan bioetanol, SAF, hidrogen, dan energi alternatif lainnya,” kata Tenny.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Unggul Priyanto, menilai bahwa Indonesia masih berjalan lambat dalam mengoptimalkan pemanfaatan bioetanol sebagai bahan campuran bensin demi menekan laju impor BBM.
Menurutnya, perkembangan bioetanol tidak sekencang biodiesel berbasis minyak sawit yang telah mapan lewat regulasi mandatori pencampuran solar.
“Bioetanol harus dipercepat. Kalau menunggu produksi dalam negeri, akan terlalu lama, terutama dalam situasi krisis,” kata Unggul.
Ia pun mendesak agar implementasi kebijakan mandatori E20, atau pencampuran 20 persen kandungan bioetanol ke dalam bensin, bisa segera diakselerasi.
Di samping itu, langkah elektrifikasi di sektor transportasi melalui pemakaian kendaraan listrik dinilai memegang peranan krusial untuk memperkuat ketahanan energi dalam negeri.
Selain mengandalkan energi terbarukan berbasis surya dan angin, Unggul berpendapat bahwa Indonesia juga harus mulai melirik pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) demi memastikan ketersediaan pasokan listrik yang konsisten.
Menurut dia, energi nuklir bersama energi panas bumi dan air dapat mengambil alih peran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebagai penopang beban dasar (base load) listrik nasional.
Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh Lektor Kepala Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung, Retno Gumilang Dewi.
Ia memandang bahwa studi kasus di Iran menunjukkan betapa krusialnya melakukan diversifikasi sumber daya energi, termasuk pemanfaatan energi nuklir, guna menjaga kedaulatan dan ketahanan energi suatu negara.