JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan peralihan energi dari fosil ke energi baru terbarukan sebagai prioritas nasional, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.
Langkah ini diambil menyusul potensi krisis minyak global akibat ketegangan di kawasan Timur Tengah, yang dapat memengaruhi pasokan energi di Asia. Arahan ini diberikan langsung kepada Satuan Tugas Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (Satgas EBTKE) untuk memastikan ketersediaan energi nasional tetap aman, sekaligus mendorong penggunaan energi bersih.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang memimpin Satgas EBTKE menjelaskan, rapat perdana satgas melibatkan delapan menteri, pimpinan Kementerian ESDM, serta petinggi PT PLN, dengan tujuan menyiapkan strategi konkret dalam transisi energi di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian harga minyak dunia.
Arahan Presiden dan Strategi Satgas EBTKE
Menteri Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan pengoptimalan seluruh potensi energi dalam negeri, terutama tenaga surya, sebagai alternatif menghadapi ancaman krisis minyak akibat ketegangan di Selat Hormuz.
"Itu salah satu yang juga kita bicarakan (saat rapat bersama Presiden) bahwa harus ada alternatif-alternatif apa yang akan dipakai ketika Selat Hormuz kondisinya masih seperti ini," ujar Menteri Bahlil, dikutip Antara, Jumat 13 Maret 2026.
Arahan tersebut menekankan bahwa transisi energi tidak hanya bersifat jangka panjang, tetapi juga harus segera diterapkan pada pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar fosil, seperti PLTD dan PLTU berbasis solar. Satgas ditargetkan dapat memulai langkah-langkah konkrit sebelum libur Idulfitri, untuk memastikan pasokan listrik tetap aman selama periode tinggi mobilitas masyarakat.
Percepatan Transisi di Tengah Krisis Minyak Global
Kondisi geopolitik yang tidak menentu membuat harga minyak dunia fluktuatif dan menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan energi jangka panjang. Menurut Bahlil, ketidakpastian ini menjadi faktor utama percepatan konversi energi fosil ke energi terbarukan di Indonesia.
"Dalam kondisi geopolitik perang ini, tidak bisa kita memastikan bahwa energi kita ini akan seperti apa dalam konteks jangka panjang. Oleh karena itu, kita mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada dalam negeri, energi-energi yang bisa kita konversi dari fosil untuk kita bisa lakukan (transisi) seperti ini," jelas Bahlil.
Meski percepatan ini menjadi fokus utama, pemerintah tetap memastikan pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan harus selesai terlebih dahulu sebelum pembangkit berbasis fosil dihentikan. Pendekatan paralel ini dimaksudkan agar transisi energi tidak menimbulkan gangguan pasokan listrik.
Tahap Komersial dan Penghentian PLTD/PLTU
Penghentian pembangkit fosil akan dilakukan seiring dengan selesainya pembangunan pembangkit energi baru. Tanggal operasi komersial atau Commercial Operation Date (COD) menjadi indikator kesiapan pembangkit baru untuk menyalurkan listrik ke jaringan PLN.
"Bangun dulu dong, kalau di-setop belum dibangun kan penggantinya tidak ada. Jadi, paralel, begitu dibangun, begitu sudah langsung COD, PLTD-nya dimatikan," jelas Menteri Bahlil. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik nasional sekaligus mendukung transisi energi yang aman dan terukur.
Energi Surya Jadi Prioritas Nasional
Di antara energi baru terbarukan, tenaga surya menjadi fokus utama percepatan transisi. Satgas EBTKE menilai potensi energi surya di Indonesia sangat besar dan dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Pembangunan infrastruktur pembangkit surya, baik skala besar maupun rooftop, menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber energi, menekan emisi karbon, dan menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di masa puncak konsumsi menjelang libur nasional.
Sinergi Pemerintah dan PLN dalam Transisi Energi
PT PLN memiliki peran strategis dalam pelaksanaan arahan Presiden, mulai dari operasional pembangkit hingga integrasi energi baru ke jaringan listrik nasional. Satgas EBTKE memastikan koordinasi dengan PLN untuk memastikan rencana transisi berjalan efektif, tanpa mengganggu kebutuhan energi masyarakat dan industri.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil sekaligus mendorong penggunaan energi bersih di seluruh sektor, termasuk listrik rumah tangga, industri, dan transportasi.
Dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, dukungan kementerian, dan keterlibatan PLN, transisi energi di Indonesia dipercepat, memastikan kesiapan menghadapi gejolak harga minyak global sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.