JAKARTA - Evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran negara menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program prioritas berjalan efektif dan tepat sasaran.
Di tengah besarnya alokasi dana untuk program strategis nasional, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga efisiensi tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat. Salah satu program yang akan segera mendapat perhatian khusus adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan melakukan peninjauan detail terhadap anggaran MBG pada pekan depan. Evaluasi tersebut dilakukan guna memastikan seluruh pos belanja benar-benar relevan dengan kebutuhan program dan tidak terjadi pemborosan anggaran negara.
Penelusuran Anggaran Dilakukan Secara Rinci
Saat ditemui di Jakarta, Selasa, Purbaya menjelaskan bahwa total anggaran MBG tahun berjalan tetap berada pada angka Rp335 triliun. Meski demikian, pemerintah tidak serta-merta menganggap seluruh dana tersebut akan terserap secara penuh tanpa evaluasi mendalam.
“Minggu depan akan saya lihat line per line anggaran mereka. Nanti kami lihat mana yang double counting,” ujar Purbaya.
Menurutnya, penelusuran detail menjadi penting untuk memastikan tidak ada penganggaran ganda atau pos belanja yang sebenarnya tidak lagi diperlukan. Evaluasi ini juga bertujuan agar dana publik digunakan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima program.
Pos Belanja Tak Efisien Jadi Perhatian
Purbaya mencontohkan adanya rencana anggaran MBG tahun 2025 yang mencantumkan pembelian kendaraan bermotor roda dua untuk mendukung pelaksanaan program. Namun, hingga akhir tahun anggaran, masih terdapat kendaraan yang belum terdistribusi secara optimal.
“Lumayan kan bisa saya coret (pos anggaran). Tapi saya akan lihat, masih ada atau nggak (pos anggaran) itu,” katanya menambahkan.
Ia menegaskan bahwa evaluasi tidak dilakukan untuk mengurangi kualitas program, melainkan untuk memangkas belanja yang dinilai tidak efisien. Dengan demikian, anggaran dapat dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada penerima manfaat.
Proyeksi Penyerapan Tak Mencapai Pagu
Berkaca pada realisasi tahun sebelumnya, Purbaya memperkirakan penyerapan anggaran MBG tahun ini juga tidak akan mencapai pagu maksimal. Ia memproyeksikan dana yang terserap berada di kisaran Rp200 triliun.
“Kalau kami hitung, paling Rp200 triliun juga cukup mungkin. Tapi nanti kami lihat. Kami akan lihat yang inefisien saja. Tapi program itu program bagus, kami akan dukung supaya jalannya maksimal," ujar dia.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen penuh mendukung MBG sebagai program prioritas nasional. Namun, dukungan tersebut dibarengi dengan upaya menjaga disiplin fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Realisasi Anggaran dan Manfaat Bagi Masyarakat
Berdasarkan perhitungan sementara Kementerian Keuangan, hingga 31 Desember 2025, program MBG telah menyerap anggaran sebesar Rp51,5 triliun. Nilai tersebut setara dengan 72,5 persen dari pagu Rp71 triliun yang tercantum dalam APBN 2025.
Dari total realisasi tersebut, nilai manfaat yang langsung diterima masyarakat mencapai Rp43,3 triliun. Dana tersebut digunakan untuk penyediaan makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil dan menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di berbagai daerah di Indonesia.
Secara jumlah, penerima manfaat MBG telah mencapai 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima yang tersebar di 38 provinsi. Capaian ini menunjukkan program telah menjangkau sebagian besar wilayah nasional, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan.
Dari sisi keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja, MBG dilaksanakan oleh 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Program ini juga menyerap tenaga kerja sebanyak 789.319 orang, sehingga memberikan dampak ekonomi tambahan bagi masyarakat.
Arah Anggaran MBG Tahun 2026
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah kembali mengalokasikan dana sebesar Rp335 triliun guna melanjutkan program MBG. Dari total tersebut, belanja yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), mencapai Rp268 triliun.
Sementara itu, Rp67 triliun atau sekitar 20 persen dari total anggaran dicadangkan. Cadangan ini disiapkan sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika pelaksanaan program di lapangan.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI pada September 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa 95,4 persen anggaran atau sekitar Rp255,5 triliun difokuskan langsung pada program pemenuhan gizi nasional. Sisanya, sebesar 4,6 persen atau Rp12,4 triliun, dialokasikan untuk program dukungan manajemen.
Dengan evaluasi yang akan dilakukan Menkeu Purbaya, pemerintah berharap implementasi program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan tetap memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.