Komisi X DPR RI Apresiasi Seleksi Terbuka Deputi Industri Olahraga Kemenpora
JAKARTA - Langkah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membuka seleksi jabatan strategis dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan sektor olahraga Indonesia sedang bergerak menuju arah yang lebih modern dan profesional. Di tengah tuntutan perkembangan industri olahraga yang semakin kompetitif, keputusan membuka ruang bagi kandidat dari luar Aparatur Sipil Negara (ASN) dipandang sebagai terobosan penting untuk mempercepat transformasi kelembagaan.
Apalagi, jabatan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga bukan sekadar posisi administratif, melainkan peran kunci dalam merancang arah kebijakan, inovasi, dan strategi agar industri olahraga nasional mampu naik kelas dan bersaing di level global. Karena itu, perhatian publik pun meningkat ketika seleksi terbuka ini resmi diumumkan dan mulai mendapat respons positif dari parlemen.
Komisi X DPR RI Dukung Terobosan Kemenpora
Baca Juga
Komisi X DPR RI mengapresiasi Seleksi terbuka jabatan posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dalam rapat dengan Kemenpora, Selasa (27/1/2026). Menurutnya, Komisi X sebagai mitra kerja sangat mendukung terobosan yang dilakukan Kemenpora dalam mengembangkan industri olahraga.
Pernyataan ini menegaskan bahwa parlemen melihat kebijakan tersebut bukan sekadar rutinitas pengisian jabatan, melainkan bagian dari upaya pembaruan dalam tata kelola sektor olahraga. Dukungan Komisi X juga memperlihatkan adanya harapan besar agar industri olahraga tidak hanya berkembang sebagai aktivitas kompetisi, tetapi juga menjadi sektor ekonomi yang produktif.
Seleksi Terbuka untuk Profesional Non ASN Dinilai Tepat
Keputusan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat di luar ASN dinilai jadi wujud dari upaya transformasi Kemenpora untuk menghadirkan sosok pemimpin yang berkualitas, mumpuni dan berpengalaman demi menaikkan kelas industri olahraga tanah air hingga mampu bersaing di level dunia.
Bagi Komisi X, keterlibatan profesional non ASN membuka peluang lebih luas untuk menjaring figur yang memiliki pengalaman praktis, pemahaman industri, serta jaringan yang dibutuhkan dalam membangun ekosistem olahraga. Terlebih, industri olahraga saat ini berkembang tidak hanya pada aspek pembinaan atlet, tetapi juga menyentuh area besar seperti manajemen event, sport tourism, pemasaran, sponsor, hingga pengembangan produk olahraga.
Pernyataan Hetifah tersebut menekankan dua hal penting: pertama, seleksi ini adalah bagian dari transformasi internal Kemenpora; kedua, hasil akhirnya diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas industri olahraga nasional.
Komisi X Tekankan Transparansi dan Tanpa Intervensi
Ketua Komisi X ini pun menambahkan pesan bahwa seleksi harus dilakukan secara obyektif, transparan dan benar-benar memberikan tempat bagi sosok yang terpercaya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
Dalam konteks seleksi jabatan publik, aspek transparansi dan objektivitas menjadi krusial agar hasil seleksi benar-benar melahirkan pemimpin yang kompeten. Komisi X menilai seleksi terbuka akan kehilangan maknanya apabila prosesnya tidak dijaga dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.
Pesan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa proses seleksi bukan hanya soal siapa yang mendaftar, tetapi juga bagaimana sistem penilaiannya dilakukan. Harapannya, seleksi dapat menjadi contoh praktik rekrutmen pejabat strategis yang sehat dan dipercaya publik.
Seleksi Berlangsung Delapan Tahap, Dimulai 2 Februari 2026
Rangkaian seleksi ini akan berlangsung dalam delapan tahap. Dimulai dari tahapan pertama yaitu pengumuman secara detail perihal seleksi ini mulai 2 Februari 2026.
Tahapan ini meliputi pengumuman persyaratan dan peraturan seleksi, yang akan disampaikan melalui laman resmi Kemenpora dan laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Rangkaian delapan tahap tersebut menunjukkan bahwa seleksi dirancang secara sistematis dan terstruktur. Pengumuman resmi melalui kanal Kemenpora dan BKN juga menjadi bentuk keterbukaan agar masyarakat bisa mengakses informasi secara jelas dan setara.
Dengan proses yang disusun bertahap, publik diharapkan dapat memantau jalannya seleksi sekaligus memastikan bahwa prinsip transparansi yang disampaikan Komisi X benar-benar diterapkan. Jika pelaksanaannya berjalan sesuai harapan, seleksi terbuka ini bukan hanya menghasilkan Deputi yang kompeten, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam reformasi pengelolaan industri olahraga Indonesia.
Rekomendasi
