JAKARTA - Upaya peningkatan kualitaAnggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriani Gantina, menegaskan pentingnya langkah konkret pemerintah untuk membangun
Rumah Sakit Haji di setiap embarkasi haji di tanah air. Ia menilai, kehadiran fasilitas kesehatan tersebut bukan hanya untuk kebutuhan medis jamaah haji, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi haji yang produktif dan berkelanjutan.
Menurut Selly, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mewujudkan pembangunan rumah sakit haji setelah adanya pemindahan aset dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umrah, serta dukungan regulasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
“UU Nomor 8 Tahun 2019 sudah berbicara tentang ekonomi haji dan membuka peluang pengelolaan dana melalui skema Badan Layanan Umum (BLU). Maka, kami di DPR berharap pemerintah bisa memaksimalkan potensi ini dengan menggandeng Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” ujar Selly.
Peran Strategis BPKH dalam Pengelolaan Dana dan Investasi Haji
Selly menjelaskan bahwa BPKH memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan investasi dana haji. Melalui anak perusahaannya, BPKH Limited, lembaga ini dapat menanamkan investasi di berbagai sektor produktif, termasuk sektor kesehatan yang mendukung langsung pelayanan jamaah.
“BPKH Limited bisa melakukan investasi bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umrah. Salah satunya dengan memaksimalkan klinik-klinik haji yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi rumah sakit haji. Kita sudah punya contoh di Pondok Gede, kenapa tidak dikembangkan di embarkasi lain?” kata Selly.
Selain menjadi bentuk penguatan layanan kesehatan jamaah, pengelolaan dana haji melalui BPKH diharapkan juga menjadi model pengelolaan keuangan syariah yang transparan dan berkelanjutan. Skema ini dianggap mampu menghadirkan manfaat ekonomi ganda, yakni peningkatan layanan sekaligus penguatan ekonomi syariah nasional.
Peningkatan Fasilitas untuk Dukung Program Kesehatan Haji
Lebih lanjut, Selly menyebut pembangunan Rumah Sakit Haji di setiap embarkasi sejalan dengan kebijakan Kementerian Haji dan Umrah yang kini tengah menyiapkan program istitoah kesehatan dan manasik haji sepanjang tahun. Program tersebut membutuhkan kesiapan fasilitas kesehatan yang mumpuni di berbagai daerah asal jamaah.
“Kalau manasik haji akan dilaksanakan sepanjang tahun, maka kebutuhan rumah sakit haji di setiap embarkasi menjadi sangat mendesak. Karena di situ bukan hanya tempat pemeriksaan, tapi juga pusat pembinaan kesehatan jamaah sebelum keberangkatan,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa proyek pembangunan rumah sakit haji dapat menjadi model investasi sosial-keagamaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan dukungan BPKH dan penerapan sistem BLU, pengelolaan keuangan rumah sakit bisa dilakukan secara profesional tanpa bergantung penuh pada pembiayaan APBN.
“Kalau investasi ini dilakukan secara prudent dan transparan, perputaran keuangannya akan lebih jelas, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi jamaah maupun negara. Jadi bukan sekadar layanan, tapi juga bagian dari penguatan ekonomi syariah nasional,” tegas Selly.
Komisi VIII Siapkan Peta Jalan Pembangunan Rumah Sakit Haji
Dalam waktu dekat, Komisi VIII DPR RI akan mendorong Kementerian Haji dan Umrah agar segera menyusun roadmap nasional pembangunan Rumah Sakit Haji. Peta jalan tersebut diharapkan mampu memetakan kebutuhan, potensi investasi, dan tata kelola pengelolaan di setiap embarkasi — mulai dari Surabaya, Makassar, Batam, hingga Indramayu.
“Saya akan menyampaikan dalam rapat kerja nanti agar pemerintah segera membuat roadmap pembangunan Rumah Sakit Haji di setiap embarkasi. Ini penting supaya arah kebijakan, kebutuhan anggaran, dan mekanisme investasi bisa terukur dan jelas,” ujar Selly.
Selain berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan jamaah haji dan umrah, rumah sakit ini diharapkan menjadi pusat layanan medis islami yang melayani masyarakat umum sepanjang tahun. Dengan demikian, keberadaannya bukan hanya mendukung penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan nasional berbasis keumatan.
“Kalau ini dijalankan dengan baik, rumah sakit haji bisa menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat sosial yang luas,” pungkas Selly.s pelayanan haji di Indonesia kembali mendapat sorotan dari DPR RI.