Jakarta, PLN Indonesia Power (PLN IP) sedang fokus meningkatkan penggunaan biomassa sebagai pengganti batubara dalam bahan bakar PLTU (cofiring). Upaya ini melibatkan penguatan rantai pasok biomassa dari hulu dengan mengoptimalkan Hutan Tanaman Energi (HTE) dan menjalin kerjasama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH).
Nani Hendiarti dari Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan bahwa pemerintah, melalui Kemenko Marves, telah berperan aktif dalam mendorong regulasi terkait penggunaan bahan bakar biomassa dalam PLTU, seperti Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2023. Langkah ini juga disampaikan pada COP 28 di Dubai, menunjukkan komitmen Indonesia untuk beralih dari batu bara ke energi terbarukan.
Penggunaan biomassa perlu diiringi dengan pemberdayaan masyarakat, diseminasi informasi, advokasi kebijakan, serta pembentukan standar produk biomassa kayu yang berkelanjutan.
PLN Indonesia Power, sebagai Subholding Pembangkitan PLN yang menerapkan cofiring, telah mengembangkan rantai pasok biomassa berbasis kayu. Kerja sama dengan stakeholder, termasuk program penanaman HTE dengan Kelompok Tani Hutan, menjadi salah satu strategi yang dijalankan.
Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan bahwa kerja sama dengan kelompok tani hutan telah menghasilkan lahan HTE sebesar 2253 hektar. PLN IP juga berkolaborasi dengan petani lokal untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan tersebut.
Hanafi Nur Rifai, Direktur Operasi Pembangkit Batubara PLN Indonesia Power, mengungkapkan bahwa saat ini PLN IP telah menerapkan cofiring pada 18 unit PLTU. Realisasi produksi energi hijau mencapai 496.642 GWh pada 2023 dan 112.951 MWh hingga Maret 2024. PLN IP juga tengah menyiapkan peningkatan cofiring, bahkan telah berhasil melakukan uji coba 100% pada 4 unit PLTU. Infrastruktur penopang cofiring biomassa terus disiapkan, termasuk melalui pengembangan HTE, untuk menjamin kelangsungan bahan baku biomassa.